NASIONAL

Kongres HMI Ke XXXII di Kendari Dihadiri Menkopolhukam Mahfud MD

Usul Amandemen Konstitusi Untuk Penataan Sistim Kelembagaan Negara di Indonesia


Kendari, OborSultra.com – Kongres HMI Ke XXXII dibuka Resmi bertempat di Hotel Claro Kendari, Minggu (1/3/2020).

Ketua Umum PB HMI 2018-2020 H. Firmantoro, dalam sambutannya mengatakan sesuai dengan tujuan pembentukan awal HMI yakni, membesarkan Islam dan Indonesia, HMI tidak pernah didesain untuk menjadi organisasi massa, sehingga orientasinya bukanlah dari jumlah yang dilihat tetapi kualitas.

“Ciri dari kehidupan gerakan kita sebagai mahasiswa yang menjadi representasi dari gerakan intelektual adalah pemikiran dan gagasan, bukan soal siapa yang memimpin, tetapi apa ide dan gagasan yang dibawanya,” ujar Firmantoro.

Baca juga : Pakar Kesehatan Indonesia Mengatakan Ada Kemungkinan Indonesia Gagal Deteksi Virus Corona

Acara yang dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD, Gubernur Sultra H. Ali Mazi serta sejumlah kepala daerah di provinsi Sultra ini dibarengi dengan peluncuran buku ‘Amandemen Konstitusi: Penataan Sistim Kelembagaan Negara di Indonesia’ yang menurut Firmantoro adalah sebuah gagasan kebangsaan dari keluarga besar HMI untuk Indonesia.

“Hari ini PB HMI memberanikan diri untuk terlibat dalam dinamika kebangsaan kita, salah satunya adalah dengan mengusulkan visi substansi dari amandemen konstitusi kita,” katanya.

H. Firmantoro juga menepis anggapan mandemen yang diusulkan sebagai keputusan politik keluarga besar PB HMI.

“Ini tidak bisa dilihat dari sudut pandang tunggal sebagai keputusan politik keluarga besar PB HMI, lebih tepat dibaca sebagai ijtihad intelektual kader-kader HMI untuk bangsa dan negara Republik Indonesia,” tandasnya.

Anggota Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) DR. Hamdan Zoelva S.H., M.H., yang hadir sekaligus membuka acara mengharapkan Kongres HMI Ke XXXII ini bisa melahirkan keputusan-keputusan penting, termasuk revitalisasi organisasi HMI agar setiap kadernya mampu mengahadapi tantangan kehidupan pada masa sekarang dan akan datang. Untuk itu menurutnya latihan kepemimpinan yang selama ini, tidak lagi lebih banyak ke politik tapi dalam penguasaan bidang lain.

“Problem besar pada masa sekarang ini adalah ketimpangan dan keadilan sosial,” ujarnya.

Baca juga : Pemerintah Masih Kaji Kewenangan Polsek Usut Perkara

Sementara itu, DR. H. Eggi Sujana. SH., M.Si., yang hadir mengatakan merasa bangga dengan perubahan yang terjadi sekarang ini dibandingkan pada awal-awal dirinya bergabung dengan HMI tahun 1979 pada era Orde Baru dimana saat itu kegiatan konggres seperti sekarang ini bisa diadakan di pelosok dan sembunyi-sembunyi.

“Jaman saya, kita konggresnya sembunyi-sembunyi, bersyukur kita bisa dihadiri oleh pejabat,” ujarnya.

Egi Sujana menambahkan, HMI harus tetap berfungsi sebagai organisasi kader, organisasi kader yang menurutnya mempunyai ciri mampu mempengaruhi, dalam pengertian politik, membuat kebijakan-kebijakan yang kondusif untuk kepentingan rakyat dan berharap kader HMI bisa aktif dalam pembuatan kebijakan yang bisa mewujudkan kesejateraan rakyat.

“Dengan adanya pak Mahfud [kader HMI] sebagai menteri Polhukam, kita berharap kebijakan itu kondusif untuk kesejahteraan rakyat, itu pokok penting dalam kaderisasi,” katanya.

Baca juga : Gubernur Ali Mazi Diminta Segera Hentikan Dugaan Pertambangan Ilegal di Kolaka Utara

Dia berharap kongres HMI kali ini bisa melahirkan keputusan yang membangun sembari menyoroti tumpang tindih kebijakn soal pendidikan yang dinilainya masih sekuler.

“Kurikulum pendidikan sekarang ini kan sekuler, antara pedidikan umum dibawah Kemendiknas dan Kemenag. Harus ada kebijakan agar menyatu kurikulum atara kemendiknas dengan kemenag untuk kepentingan bangsa Indonesia kedepan agar tidak sekuler,” ujar Eggi.(Sul)

Tinggalkan Balasan


Back to top button
Close