NASIONAL

Pemerintah Keluarkan Peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar


Jakarta, OborSultra.com – Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 yang di tanda tangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 31/3/2020.

Dalam Peraturan tersebut dijelaskan bahwa penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan
tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.


Kekarantinaan Kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan Kekarantinaan Kesehatan. Salah satu tindakan
kekarantinaan kesehatan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Pembatasan Sosiai Berskala Besar harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman,
efektiļ¬tas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Baca Juga:

Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-L9) termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-L9). Pembatasan tersebut paling sedikit dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kcrja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Pembatasan Sosial Berskala Besar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. jumlah kasus danlatau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan
b. terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:
a. peliburan sekolah dan tempat kerja dengan mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk.
b. pembatasan kegiatan keagamaan serta
c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum dengan memperhatikan pemenuhan kcbutuhan dasar penduduk.(**ema)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Back to top button
Close