HUKUM

Kematian Yusuf-Randi Kapolri Tutup Mata, BEM Teknik UHO: Tempeleng Pilot Tidak Menyelesaikan Kasus


Kendari, OborSultra.com – Aksi yang digelar pada tanggal 26 September 2020 adalah momentum peringatan 1 tahun tertembaknya 2 mahasiswa sekaligus upaya menuntut kejelasan kasus tersebut yang telah mandek selama 1 tahun lamanya.

Pembubaran paksa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan menggunakan helikopter di aksi unjuk rasa tersebut menuai kecaman dari bebagai pihak. Hal ini di anggap sebagai tindakan yang menyalahi Standard Operating Procedure (SOP) penanganan massa unjuk rasa dan pemborosan APBN.

Di kutip dari detikNews, Kapolri Jenderal Idham Azis angkat bicara soal helikopter milik Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) yang sempat terbang rendah untuk membubarkan massa aksi setahun tewasnya mahasiswa Universitas Halu Uleo, Randi dan Yusuf. Idham menegaskan pilot helikopter itu sudah diperiksa Propam Polri.

Idham menyebut pilot helikopter itu kini telah ditindak. Idham geram, bahkan mengatakan, jika boleh, dirinya akan menempeleng si pilot.

Ket. foto: Unjuk rasa pembubaran massa menggunakan helikopter pada aksi solidaritas kasus Yusuf-Randi (26/9/2020).

“Udah saya tindak itu, itu pilotnya ngarang-ngarang aja itu. Cuma sekarang nggak boleh main tempeleng-tempeleng, jadi diperiksa Propam saja. Kalau masih boleh, saya tempeleng itu,” tegasnya.

Pernyataan tersebut mendapatkan respon beragam dari beberapa pihak termasuk Keluarga Besar Mahasiswa Teknik yang saat ini masih terus mengawal proses hukumnya. melalui Ketua Bem Teknik UHO, Rahmat, mengungkapkan keprihatinannya terhadap pernyataan Kapolri yang menurutnya tidak menekankan pada percepatan penyelesaian kasus.

“Saya sangat prihatin dengan narasi dari Kapolri bapak Idham Azis, dia hanya memperlihatkan sikap emosionalnya mengenai penggunaan helikopter oleh Polda Sultra untuk membubarkan masa Unras namun tak ada narasi konkrit mengenai progres kasus yang sudah mandek selama 1 tahun, yang itu sebenarnya adalah bentuk hianat mereka terhadap cita cita reformasi,” kata Rahmat saat diwawancara awak media, di Kendari, Rabu (30/9/2020).

Rahmat menambahkan sikap Kapolri hanya ingin memperlihatkan ke publik bahwa ia hadir dalam topik yang menjadi perbincangan masyarakat, namun tidak ada sikap pasti untuk mendorong kejelasan proses hukum, mengingat kematian Yusuf Kardawi sudah setahun berjalan namun masih berkutat pada tahap penyelidikan.

“Tanggapan kapolri mengakumulasi pembunuhan nalar publik. Bagaimana tidak? Dari narasi Polda Sultra yang katanya tidak adanya perintah pembubaran massa aksi menggunankan helikopter hingga narasi emosional Kapolri untk menempeleng pilot yang mengendarai helikopter tersebut,” lanjutnya.

“Tanggapan itu tidak lebih substantif dari pada progres kasus penembakan 2 orang mahasiswa. Selama kasus ini tak selesai, Kapolri tak lebih dari penghianat rakyat dan cita cita reformasi,” tandasnya.(*RK)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait


Back to top button
Close