DAERAH

Diskon Series 2 Forhati Sultra: Kedaulatan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19


Kendari, OborSultra.com – Diskusi Online (Diskon) series 2 yang dilaksanakan oleh Majelis Wilayah Forum Alumni Korp HMI Wati (MW-Forhati) Sulawesi Tenggara, mengangkat tema Kedaulatan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19, diselenggarakan secara virtual, Senin (1/6/2020).

Sekretaris MW Forhati Sultra, Arniaty DK mengatakan bahwa diskusi ini bertujuan untuk mensikapi situasi pandemi dari sektor ekonomi dan pangan, menggali potensi penguatan ekonomi di masa pandemi melalui pangan lokal serta kebijakan pemulihan ekonomi dimasa pandemi.

“Tujuan kita adalah bagaimana hasil dari diskusi online ini dapat memberi masukan kepada pemerintah provinsi maupun daerah tentang bagaimana mensikapi situasi pandemi dari sektor ekonomi dan pangan, menggali potensi penguatan ekonomi di masa pandemi melalui pangan lokal serta kebijakan pemulihan ekonomi dimasa pandemi,” kata Arny.

“Makanya kita mengangkat tema Kedaulatan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19, agar dapat menjadi acuan pemerintah dalam menetapkan kebijakan pasca pandemi covid-19,” tambahnya.

Kegiatan yang dipandu oleh Musyida Arifin ini, dihadiri oleh Majelis Wilayah dan Daerah Forhati Kalimantan Selatan, Sumatra Utara, Papua, Majelis Wilayah KAHMI Sultra, Majelis Daerah Forhati se Sultra serta beberapa dosen dari Universitas Haluoleo, Universitas Brawijaya, Institut Pertanian Bogor dan Universitas Islam Solo.

Diawali sambutan koordinator presidium MW KAHMI Sultra, Dr. H. Abdul Kadir, M.Pd, selanjutnya penyampaian materi oleh beberapa narasumber yaitu Dr. Tauhid Ahmad selaku Dewan Direksi Institute For Development of Economics and FinanceI (ndef), Drs. H. Abu Hasan, M.Pd selaku Bupati Buton Utara serta Dr. Sofyan Syaf selaku Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) LPPM IPB.

Melalui materi Mengkritisi Kebijakan dan Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi, Dr. Tauhid Ahmad menyampaikan beberapa tantangan yang akan di hadapi Indonesia dalam New Normal Ekonomi era pandemi.

“Beberapa tantangan yang akan di hadapi Indonesia dalam New Normal Ekonomi era pandemi adalah kemampuan dan kemauan rumah tangga untuk konsumsi, keseimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah untuk belanja kesehatan dan pemulihan ekonomi, kemerosotan bisnis dan investasi yang lebih rendah serta kehilangan sumberdaya manusia dimana pekerja akan mencari pekerjaan baru,” kata Ahmad.

Sementara itu, bupati Buton Utara, Drs. H. Abu Hasan, M.Pd, melalui materi Penguatan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal di Masa Pandemi mengatakan bahwa sejak awal kabupaten Buton Utara sudah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka peningkatan pendapatan dan ekonomi masyarakat.

“Berbagai potensi sumber daya alam telah kita galakkan sebelum Covid-19 melanda dunia,” kata Abu Hasan.

“Diantaranya kami sudah memasarkan beberapa produk lokal, seperti beras organik wakawondu, Virgin Coconut Oil (VCO), minyak goreng asli Ereke, yang kesemuanya sudah dikenal di pasaran lokal maupun pasar nasional,” tambahnya.

“Bahkan, dimasa pandemi covid-19, Buton Utara berhasil mengekspor kopra putih ke China, yang semua itu adalah hasil kerjasama Pemda, Bumdes serta masyarakat. Kini Pemda Butur sedang menggalakkan pertanian dilahan kritis (lahan dengan tekstur batu bertanah) dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan masyarakat di daerah lahan kritis,” ujar Abu Hasan.

Ketua Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) LPPM IPB, Dr. Sofyan Syah melalui materi Kedaulatan Pangan dari Desa mambahas beberapa fakta miris, akar permasalahan ekonomi dan pangan.

“Beberapa fakta miris permasalahan ekonomi dan pangan di desa adalah dominasi orientasi pemenuhan kebutuhan pangan melalui rezim perdagangan ketimbang rezim produksi berbasis lokal melalui pemberdayaan. Desa sebagai tempat atau lokus produksi dan reproduksi pangan, tidak pernah ditatakelola dengan baik oleh pemerintah. Sebaliknya, fakta impor pangan tidak pernah berhenti, desa identik dengan ketertinggalan dan kantong kemiskinan,” kata Sofyan.

“Selain itu, ketidak berdayaan desa, sentralisasi data desa, lemahnya sumberdaya di sektor pertanian serta problem mindset pemuda di desa juga menjadi akar masalah ekonomi dan pangan desa,” lanjutnya.

“Tenaga kerja muda di pedesaan tidak tertarik pertanian dan bermigrasi ke kota, terjadi pelemahan obyek maupun subyek pangan, mandeknya kebaruan pendekatan dalam pembangunan pertanian di pedesaan, alokasi penggunaan Dana Desa tidak tepat sasaran dalam mengembangkan potensi desa, kelembagaan ekonomi rakyat di pedesaan tidak diorientasikan sebagai kelembagaan yang berfungsi untuk mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi pedesaan serta tidak adanya DATA DESA PRESISI perencanaan dan implementasi yang gagal serta terjadinya konflik kepentingan elit (terkait bansos),” ujarnya.

“Dari permasalahan itu, Covid-19 memberi pembelajaran kepada kita untuk menata kedaulatan pangan dari desa,” tambahnya.

“Lakukan tata kelola pembangunan pertanian berorientasi kedaulatan pangan, cetak aktivis desa, orientasi ke pertanian presisi serta membangun sekolah vokasi pembaharuan pertanian & desa. Itulah beberapa langkah penataan kedaulatan pangan dari desa,” tutup Sofyan.(ema)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait


Back to top button
Close