DAERAH

Bupati Butur Pimpin Rapat LHKPN Bahas Pelaporan Kekayaan Penyelenggara Negara


Buranga, OborSultra.com – Bupati Buton Utara Drs. H. Abu Hasan, M.Pd. Memimpin Rapat Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). di Aula Sekretariat Daerah Buton Utara di hadiri oleh Pimpinan dan Pejabat Eselon III Organisasi Perengkat Daerah (OPD) lingkup Kab. Buton Utara. Senin (3 /2/2020).

Menurut Bupati Abu Hasan, Penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pejabat yang memiliki fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan negara memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya secara periodik selama menjabat.

“Penyelenggaraan negara wajib untuk menyampaikan kekayaanya, sebagai bentuk kepatuhan terhadap Konstitusi serta undang-undang yang berlaku di negeri ini”, katanya.

Baca Juga:

Baca juga: Tiga Mahasiswa Sultra Asal Konawe Utara Yang Tiba dari Hubei Tidak Dikarantina

Didampingi oleh Sekretaris Daerah Kab. Buton Utara Drs. Muhammad Yasin dan Inspektur Inspektorat Buton Utara Yuswan Farmanta, SE. Ak.CA., Bupati Abu Hasan menambahkan, kewajiban penyampaian LHKPN sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.





“Bukan hanya legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, akan tetapi Pejabat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahanpun harus ikut serta menyampaikan harta kekayaannya dan itu wajib”, pungkasnya.(*ade)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Back to top button
Close