DAERAH

Hadiri RDP DPRD Sultra, Kadis Kominfo: Pewarta Harus Perhatikan Kode Etik Jurnalis


Kendari, OborSultra.com – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara, Muh. Ridwan Badallah, S.Pd, MM, menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Prov. Sultra, terkait pemberian stempel hoaks pada berita yang dimuat dalam salah satu media online di Sultra.

Bertempat di ruang sidang kantor DPRD Prov. Sultra, Rabu (3/3/2021), Ridwan menjelaskan beberapa alasan mengapa Dinas Kominfo memberikan label hoaks pada berita tersebut.

“Setelah melakukan analisis, apa yang disampaikan dengan diksi ‘Hutan’ itu adalah tidak benar. Berita yang disampaikan ternyata mengandung unsur opini, serta tidak berimbang. Kami melihat bahwa dari unsur kode etik sudah menyalahi kode etik,” ujar Ridwan.

Baca Juga:

Sebagai literasi, Kominfo dalam program nasional mempunyai kewenangan memberantas berita-berita hoaks, melakukan edukasi dengan memberikan label hoaks.

“Label hoaks diberikan dalam rangka edukasi dan literasi kepada penulis dan pembaca. Bagi penulis kita memberikan sangsi moral bahwa tulisannya tidak benar, sedangkan bagi pembaca kita menyampaikan bahwa berita itu tidak benar,” lanjutnya.

Ia juga menambahkan ada kesalahan dalam melakukan postingan, bahwa media tersebut memposting beritanya kedalam portal orang lain yang note bene orang tersebut masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Sultra.

Ridwan menjelaskan pihaknya merupakan pembina media di Sultra mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan terhadap media di Sultra.

“Sebagai Kadis Kominfo saya mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pembinaan kepada semua media. Mari kita bangun informasi yang terpercaya. Hindari, lawan dan berantas berita hoaks,” pesan Ridwan.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Prov. Sultra, H. Bustam, yang bertindak sebagai pimpinan dalam RDP menyampaikan bahwa salah satu tugas Kominfo secara nasional adalah memberi label hoaks pada berita-berita yang tidak benar.

“Beberapa peristiwa atau kejadian terpicu oleh berita-berita hoaks yang tidak dapat dipertanggung jawabkan,” ungkap H. Bustam.

Ditempat yang sama, Ketua DPD PPWI Sultra mengatakan bahwa dengan digelarnya RDP ini, DPRD Sultra telah melaksanakan tugas, fungsi dan tanggunggjawabnya.

Turut hadir dalam RDP, Kepala Dinas PU Cipta Karya, serta pengurus dan anggota DPD PPWI Sultra.(ema)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Back to top button
Close