DAERAH

Menkes Juga Terbitkan PP PSBB Baru, Apa Bedanya Dengan Yang Sudah di Terapkan


Jakarta, OborSultra.com – Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto terbitkan pedoman teknis pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Namun sejumlah daerah sudah melakukan pembatasan bahkan karantina parsial sejak pekan ketiga Maret 2020.

Pedoman pelaksanaan PSBB yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan no 9 tahun 2020 mengatur antara lain kriteria penetapan PSBB di suatu wilayah, baik kota/kabupaten hingga tingkat provinsi serta pembatasan kegiatan di suatu wilayah.

Sebelum pedoman pelaksanaan PSBB ini diterbitkan, sejumlah daerah sudah melakukan berbagai pembatasan. Lalu apa bedanya dengan pembatasan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang pedoman PSBB?

Berikut kegiatan-kegiatan yang dibatasi bila suatu wilayah menerapkan PSBB sesuai pasal 13 dalam Permenkes yang baru diterbitkan itu:

  • peliburan sekolah dan tempat kerja
  • pembatasan kegiatan keagamaan
  • pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum
  • pembatasan kegiatan sosial dan budaya
  • pembatasan moda transportasi
  • pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan
  • Pembatasan dikecualikan bagi instansi dan kegiatan strategis terkait pangan, BBM, ekonomi dan
  • keuangan, layanan kesehatan, ekspor impor, komunikasi, industri, pertahanan keamanan,
  • ketertiban umum, dan distribusi logistik, serta yang menyangkut kebutuhan dasar lainnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 21/2020 tentang PSBB, kepala daerah harus meminta izin kepada Terawan sebelum menetapkan pembatasan terhadap pergerakan orang atau barang dalam satu provinsi, kabupaten, atau kota.

Terawan bisa menolak atau menyetujui permohonan izin itu berdasarkan sejumlah pertimbangan, dari besarnya ancaman wabah, efektivitas pembatasan sosial, hingga faktor politik, ekonomi, sosial, dan keamanan lokal.

Sebelum Jokowi mengeluarkan PP pembatasan sosial yang merupakan turunan UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Wilayah, sejumlah kepala daerah sudah menutup wilayah mereka dengan klaim untuk menghentikan penyebaran Covid-19.

Sebelum ada eksaminasi atau pengujian apakah kebijakan di tingkat lokal tepat atau tidak, penutupan wilayah dan pembatasan pergerakan orang itu dibatalkan.

Sejumlah kepala daerah sudah melakukan pembatasan sebelum Permenkes terbit seperti yang dilakukan Walikota Kendari H. Sulkarnain melalui Surat Walikota Kendari Nomor 443-1/907/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang beirisi poin-poin diantaranya meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan Kota Kendari khususnya terkait lalu lintas orang baik yang akan masuk maupun keluar dari wilayah Kota Kendari serta menghimbau kepada seluruh masyarakat kota Kendari baik yang akan menuju maupun meninggalkan Kota Kendari untuk dapat menunda rencana tersebut sampai wilayah Kota Kendari dinyatakan aman dari potensi penularan Covid-19.

Wali Kota tegal, Dedy Yon Supriyono, justru sudah menutup akses darat menuju Tegal menggunakan beton pembatas seberat dua ton. “Ini demi kebaikan,” kata Dedy kepada pers, 26 Maret lalu. Namun pada 2 April, Dedy membongkar kembali pembatas beton di beberapa ruas jalan Tegal. Alasannya, kebijakan isolasi wilayah menyebabkan keruwetan lalu lintas.

Pemkot Tegal mengklaim akan mengganti pembatas beton itu dengan petugas kesehatan yang secara berkala memeriksa suhu tubuh dan menyemprotkan cairan disinfektan kepada pengguna jalan. Adapun pada 28 Maret, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengirim surat ke pemerintah pusat agar mempersilakannya mengisolasi ibu kota.

Namun dengan merujuk UU Kekarantinaan Kesehatan, Jokowi menyatakan sebagai kepala daerah, Anies tak berhak menutup wilayah. Hanya pemerintah pusat yang disebutnya bisa menetapkan kebijakan itu.

Anies juga sempat menurunkan intensitas layanan transportasi publik di Jakarta. Dikritik sebagian kalangan dan ditegur pemerintah pusat karena sebabkan antrean panjang pengguna layanan, aturan itu dianulir Anies.

“Transportasi publik harus tetap dijalankan oleh Pemerintah pusat dan daerah dengan memperhatikan kebersihan, baik itu kereta api, bus kota, MRT, LRT, bus trans,” kata Jokowi 16 Maret silam. Terkait sejumlah kebijakannya soal wabah Covid-19, Anies berkata, “Kami mengantisipasi semua kemungkinan, tapi pada tahap ini kita harus melakukan pengurangan interaksi.”

Keputusan pembatasan pergerakan orang sempat diambil Gubernur Papua, Lukas Enembe. Ia menutup sementara penerbangan dan pelayaran menuju Papua dari 26 Maret hingga 9 April mendatang. Akan tetapi, seperti kebijakan serupa yang diambil kepala daerah lainnya, penutupan wilayah Papua itu tidak diakui pemerintah pusat.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Novie Riyanyo menyatakan, penutupan bandara hanya bisa diputuskan oleh Kementerian Perhubungan, bukan kepala daerah. Sejak virus corona baru ini menyebar di Indonesia, muncul perdebatan mendasar tentang definisi lockdown dan karantina wilayah.

Sebelum peraturan menteri tentang PSBB dikeluarkan Terawan, Jokowi dan pemerintah pusat tercatat tidak pernah mengeluarkan larangan apapun terkait pergerakan orang. Prinsip jarak aman antarorang atau physical distancing hingga persoalan mudik yang dituturkan Jokowi sejauh ini bersifat anjuran atau imbauan.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto dalam keterangan pers Sabtu (4/4/2020) menyatakan keprihatinan karena masih terus bertambahnya kasus positif Covid-19. Per hari rata-rata penambahan kasus positif lebih dari100 orang sejak 23 Maret 2020.

Yurianto mengklaim kondisi yang memprihatinkan ini terjadi karena masih ada pergerakan Orang Tanpa Gejala (OTG).

“Kita masih cukup prihatin. Masih ada penambahan 106 kasus sehingga total menjadi 2.092 kasus positif. Sebaran kasus sekarang muncul akibat pergerakan OTG dari kota-kota pusat penyebaran Covid-19 ke kota-kota di sekitarnya, ke keluarganya, ke rumah saudaranya.” kata Achmad Yurianto.(*ard)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait


Back to top button
error: Content is protected !!
Close