EKONOMI

Isu Redenominasi Kembali Digulirkan Rp 1.000 Jadi Rp 1, Masyarakat Siap?

Rupiah menjadi lebih sederhana dan memudahkan persoalan administrasi


Jakarta, OborSultra.com – Rancangan Undang-undang tentang Redenominasi Rupiah masuk ke dalam rencana strategis. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024.

Untuk diketahui, pada 2017 merupakan pertama kalinya Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia (BI) mengajukan RUU Redenominasi Mata Uang.

Saat itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Gubernur Indonesia (periode 2013-2018) Agus DW Martowardojo mengajukan permohanan langsung RUU Redemoninasi Mata Uang kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta.

Respons Presiden Jokowi dikabarkan kala itu menyambut baik dan siap untuk dibicarkan oleh para legislator atau dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sayangnya, sampai sejak 2018 hingga 2020, RUU Redenominasi tidak masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas).

Redenominasi merupakan proses penyederhanaan penyebutan mata uang rupiah. Dalam kajian sebelumnya, redenominasi akan menghilangkan tiga nol dalam nominal mata uang saat ini, tetapi tidak akan mengurangi nilainya.

Gagasan redenominasi di Indonesia mengemuka saat Darmin Nasution menjabat sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur BI menggantikan Gubernur BI Boediono yang menjadi Wakil Presiden. Melansir arsip laporan khusus yang ditulis oleh Gatra, belum genap sebulan sejak disetujui Rapat Paripurna DPR RI sebagai Gubernur BI, Darmin merilis pengumuman redenominasi tersebut.

Pada 2011, Darmin menyatakan keyakinannya proses redenominasi akan dimulai sebelum 2013. “Sebelum masa jabatan habis saya ingin membuat BI itu lebih baik. Sistem pengawasan bank beres, moneter beres, termasuk redenominasi,” ujarnya pada 17 Agustus 2011.

Darmin saat itu mengutarakan alasan perlu dilakukan redenominasi karena pecahan uang Indonesia terlalu besar, sehingga menimbulkan inefisiensi dan kenyamanan dalam melakukan transaksi.

Redenominasi rupiah juga dipersiapkan untuk kesetaraan ekonomi Indonesia dengan kawasan saat memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean 2015. Namun, hingga masa jabatannya di BI berakhir, rencana tersebut belum terlaksana.

Wacana ini kembali diteruskan oleh Gubernur BI selanjutnya, yaitu Agus D.W Martowardojo yang menjabat pada periode 2013 hingga 2018. Di bawah kepemimpinan Agus, BI telah mengajukan rancangan undang-undang (RUU) pada 2016 untuk dibahas pada prolegnas 2017. Sayangnya, RUU tersebut belum terpilih karena prolegnas 2017 fokus pada undang-undang terkait penerimaan negara.

Saat itu, Agus menilai kondisi ekonomi Indonesia sudah tepat untuk menerapkan redenominasi, terutama ketika kondisi inflasi rendah dan pertumbuhan ekonomi membaik. “Kami lihat kuartal I/2017 dibandingkan kuartal I/2017 atau dibanding kuartal IV/2016 semuanya lebih baik. Jadi, ini saat yang tepat,” ujarnya 29 Mei 2017.

Redenominasi berbeda dengan sanering atau pemotongan (nilai) uang, sebagaimana yang pernah terjadi di Indonesia pada pengujung 1950-an, tepatnya pada 25 Agustus 1959. Saat itu, uang pecahan 500 dan 1.000 rupiah diturunkan nilainya menjadi 50 rupiah dan 100 rupiah. Dengan kata lain, nilai uang dipangkas hingga 90 persen.

Berbeda dengan sanering, redenominasi tidak mengurangi nilai mata uang, sehingga tidak memengaruhi harga barang. Redenominasi hanyalah menyederhanakan pecahan uang agar lebih efisien dalam bertransaksi.

Faktor psikologis dan masalah kebiasaan pada masyarakat mengenai penyederhanaan nilai mata uang inilah yang harus disosialisasikan dengan baik jika program redenominasi kelak jadi dilakukan agar masyarakat benar-benar siap.

“Karena dari 1.000 rupiah menjadi 1 rupiah itu seolah-olah nilainya menjadi kecil padahal sebenarnya tidak. satu rupiah itu ya harganya 1.000 rupiah. Jadi, memang harus banyak-banyak sosialisasi terkait hal ini,” jelas Lana Soelistianingsih, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.(*)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait


Back to top button
Close