DAERAH

Ada Faktor Lain Penyebab Lonjakan Tarif Listrik, PLN Diminta Tak Berpatokan Argumen Standar


JAKARTA, OborSultra.com – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mendesak PT. PLN segera membuka posko pengaduan baik secara online atau langsung. Desakan disampaikan menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait lonjakan tagihan listrik bulan Juni 2020.

“PLN harus bisa menjelaskan secara rinci penyebab kenaikan tagihan listrik masing-masing perpelanggan. PLN jangan hanya berpatokan pada argumentasi standar bahwa lonjakan ini terjadi karena ada perubahan sistem perhitungan yang semula berdasar angka catat meter menjadi angka rata-rata,” ucap Mulyanto di Jakarta, Minggu (7/6/2020).

Soal kenaikan ini sendiri sudah dijelaskan pihak PLN bahwa lonjakan kenaikan tagihan pada bulan Juni lebih dari 20 perseni akibat penagihan menggunakan rata-rata tiga bulan terakhir, sehingga kenaikannya akan dibayar sebesar 40 persen, dan sisanya dibagi rata dalam tagihan 3 bulan ke depan.

Baca juga: PLN: Penyebab Tagihan Listrik Melonjak Murni Akibat Pemakaian

Namu faktanya, sebut Mulyanto ada banyak kasus lonjakan kenaikan yang melebihi angka rata-rata selama 3 bulan terakhir. Bahkan ada pelanggan yang mengalami lonjakan tagihan hingga 300%.





“Kalau benar perhitungan berdasarkan angka rata-rata pemakaian selama 3 bulan terakhir, angkanya tidak mungkin melonjak secara drastis. Ini pasti ada faktor lain yang perlu dijelaskan PLN. Dan itu harus disampaikan secara jelas kepada setiap pelanggan,” ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI ini.

“Selain itu, PLN juga diingatkan jangan membiarkan pelanggan bingung dan menerka-nerka penyebab lonjakan tagihan listrik. Keluhan ini harus ditanggapi segera. Jika masalah tagihan ini tidak dapat diselesaikan secara baik PLN mengecewakan,” ujar Mulyanto.

Mulyanto menyarankan PLN membuat terobosan baru dalam hal penghitungan tagihan listrik. Jangan lagi gunakan cara lama yang terbukti merugikan masyarakat.

Sebagai perusahaan yang didukung SDM unggulan dan teknologi mutakhir harusnya PLN mampu menyediakan berbagai alternatif sistem penghitungan tagihan listrik secara cepat.

Bila perlu dibuat sistem atau aplikasi tagihan secara interaktif agar pelanggan bisa mengecek besaran tagihan yang perlu dibayarkan. Jika dinilai tidak sesuai dengan penggunaan maka saat itu pelanggan bisa mengajukan keberatan.

“Ini soal pelayanan pada pelanggan. Seharusnya PLN mengembangkan sistem pelayanan tagihan listrik di masa pandemi ini sedemikian rupa sehingga memudahkan pelanggan dalam melaporkan angka meteran listrik di rumahnya masing-masing secara akurat dan tepat waktu. Petugas PLN harus sigap menyelesaikan pengaduan para pelanggan terkait tagihan tarif listrik tersebut dan segera melaksanakan langkah koreksi,” tegas anggota DPR RI daerah pemilihan Banten 3 ini.

Baca juga: Ini Cara Mengecek Apakah Listrik Anda Di Gratiskan Pemerintah Atau Tidak

Sehubungan dengan kisruh lonjakan tarif ini Mulyanto juga minta PLN meniadakan untuk sementara sanksi denda dan pemutusan listrik bagi pelanggan yang tidak dapat membayarkan tagihan.

Menurut Mulyanto, masyarakat harus diberi kesempatan mengklarifikasi besaran tagihan yang menjadi kewajibannya.

“Intinya selesaikan dulu soal penghitungan tagihan listrik ini lah. Jangan sampai masyarakat dikenakan sanksi untuk sesuatu yang belum jelas duduk perkaranya. Selama PLN belum dapat menyelesaikan urusan penghitungan tagihan listrik ini sebaiknya penerapan sanksi denda dan pemutusan sambungan ditiadakan,” pungkas Mulyanto.


Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Back to top button
Close