DAERAH

Diduga Salah Gunakan Dana Desa, Kepala Desa Morome Didesak Mundur Masyarakat


Konawe Selatan, OborSultra.com – Ratusan warga Desa Morome, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menggelar aksi demonstrasi menuntut Kepala Desa (Kades) Morome untuk mundur dari jabatannya, digelar didepan Balai Desa Morome menuju rumah Kepala Desa Morome, Rabu (7/10/2020).

Salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Morome, M Thoibah, mengatakan aksi tersebut dilakukan atas mosi tidak percaya kepada Kades karena telah terlibat korupsi Dana Desa senilai ratusan juta rupiah.

“Kepala Desa diduga telah terlibat korupsi dana desa senilai ratusan juta rupiah serta kasus penyalahgunaan tugas dan wewenang sehingga dalam melaksanakan tugasnya tidak berdasar Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Dia (Kades) sudah menyalahgunakan wewenang dan memperkaya diri sendiri”, kata Thoibah.

“Kita sudah 2 kali melakukan aksi demonstrasi tapi tidak pernah ditanggapi oleh kepala desa. Akhirnya hari ini kita turun demo lagi. Ini murni gerakan masyarakat”, sambungnya.

Berdasarakan hasil audit Inspektorat Kabupaten Konawe Selatan, Kepala Desa Morome terbukti melakukan korupsi Dana Desa tahun 2016-2020 kegiata infrastruktur serta dana Covid-19 untuk BLT Desa yang tidak disalurkan sesuai regulasi.

Kegitan infrastruktur meliputi, korupsi pada pekerjaan penerangan lampu jalan tahun anggaran 2020 sebesar Rp7.573.000, korupsi pada pekerjaan drainase tahun anggaran 2019 sebesar Rp22.068.800, korupsi pada pekerjaan deker tahun anggaran 2016 sebesar Rp4.839.800, korupsi pada pekerjaan pemeliharaan rumah sehat untuk fakir miskin tahun anggaran 2018 sebesar Rp21.666.000,-

Kegiatan lain adalah korupsi pada rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2017 sebesar Rp23.166.000, korupsi pada papan prasasti tahun 2017-2018 (fiktif) sebesar Rp2.100.000, korupsi pada pekerjaan pemeliharaan jalan dusun tahun anggaran 2019 sebesar Rp.33.398.600, serta dana Covid-19 untuk BLT Desa Morume yang tidak disalurkan sesuai regulasi, sehingga total nilai korupsi diperkirakan sebesar Rp.114.812.200.-

Atas temuan Inspektorat Kabupaten Konawe Selatan tentang kerugian negara, maka masyarakat Desa Morome menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Meminta Pelaksana Tugas Bupati Konsel segera memberhentikan saudara Bawon sebagai kepala Desa Morome dan menunjuk pelaksana tugas yang baru.
  2. Sebelum terjadi pergantian kepala desa, masyarakat meminta kepada Pemerintah Kabupaten Konsel untuk menghentikan seluruh kegiatan pembangunan baik yang bersumber dari APBN, APBD, dan anggaran Dana Desa tahun 2020.
  3. Masyarakat Desa Morome tidak mau dipimpin oleh seorang Koruptor yang telah menyengsarakan masyarakat dan merugikan kepentingan umum.
  4. Meminta dengan tegas untuk segera memproses kasus korupsi Dana Desa tahun 2016-2020 dan kasus penyalahgunaan wewenang dan jabatan oleh Kepala Desa.
  5. Meminta Kapolda Sultra untuk segera menetapkan saudara Bawon sebagai tersangka kasus korupsi Dana Desa tahun 2016-2020 sebesar Rp114.812.200 dan kasus penyalahgunaan tugas dan wewenang yang tidak sesuai UU nomor 6 tahun 2014.
  6. Meminta Kapolda Sultra untuk segera menahan kepala desa Morome untuk 20 hari kedepan.
  7. Apabila tuntutan masyarakat tidak dipenuhi, maka demi untuk menuntut keadilan hukum dan pemberantasan korupsi di Desa, kami akan melakukan pergerakan yang lebih besar tanpa harus memikirkan sesuatu yang terjadi.

Rasikun (46), salah seorang pengunjuk rasa mengatakan bahwa sebanyak 502 warga telah menandatangani petisi pemberhentian Kepala Desa. Petisi tersebut sudah disampaikan kepada Bupati Konsel.

“Sedangkan jumlah wajib pilih Desa Morome jumlanya 800 lebih. Artinya mayoritas masyarakat Desa Morome sudah tidak menginginkan lagi dipimpin oleh pak Bawon”, ujar Rasikun.

Namun, kata Rasikun alasan Bupati Konsel tidak memberhentikan Bawon karena saat ini beliau (bupati) sedang cuti dan saudara Bawon sendiri tidak mau mengundurkan diri.

Ditempat yang sama, Kades Morome saat dikonfirmasi awak media mengatakan bahwa terkait desakan masyarakat untuk mundur dari jabatannya harus melalui prosedur tertentu.

“Semua ada prosedurnya untuk mau mundur”, ujar Bawon.(RK)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait


Back to top button
Close