NASIONAL

Surat Edaran Menaker Soal THR Beri Keringanan Bagi Pengusaha


Jakarta, OborSultra.com – Surat edaran untuk memastikan kewajiban pengusaha membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang Lebaran 1441 Hijriah telah diterbitkan oleh menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, Rabu (6/5/2020).

Surat edaran ini ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia dan ditembuskan ke presiden dan wakil presiden, menteri, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan pimpinan konfederasi serikat pekerja atau serikat buruh.

Dalam surat tersebut, Ida memberi sejumlah opsi keringanan bagi pengusaha yang belum sanggup membayarkan THR sesuai aturan perundang-undangan.

Mengacu peraturan terdahulu, THR diberikan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima per bulan (take home pay). Bagi yang masa kerjanya kurang dari setahun tapi sudah lebih dari sebulan, diberikan secara proporsional. Pembayaran dilakukan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari raya.

Hal ini kembali ditegaskan oleh Ida melalui SE Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

“Apabila perusahaan menyatakan sulit membayar THR, maka harus ada proses dialog antara pihak pengusaha dan para pekerja, dilandasi rasa kekeluargaan dan informasi yang utuh tentang kondisi keuangan terkini,” demikian dinyatakan dalam surat edaran tertanggal 6 Mei 2020.

Dalam SE tersebut juga dijelaskan bahwa kesepakatan pengusaha dan pekerja harus dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat, serta pengusaha dan pekerja juga dapat menyepakati waktu dan tata cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR keagamaan.

“Proses dialog harus dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi laporan keuangan internal perusahaan yang transparan dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan,” tambah Ida.

Ida Fauziyah juga menyampaikan bahwa pengusaha dan pekerja dapat menyepakati beberapa opsi, yakni:

  1. Bila perusahaan tidak dapat membayar THR secara penuh pada waktu yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap.
  2. Bila perusahaan tidak mampu membayar sama sekali THR pada waktu yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembayaran THR dapat ditunda sampai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati.
  3. Waktu dan cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR Keagamaan. Kesepakatan pengusaha dan pekerja harus dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat.
  4. Kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR keagamaan dan denda, di luar yang sudah ditetapkan peraturan perundang-undangan, tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar THR.

Kemenaker juga meminta kepada gubernur di masing-masing provinsi untuk membentuk Pos Komando (Posko) THR Keagamaan Tahun 2020 dengan memperhatikan prosedur/protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19, guna mengefektifkan pelaksanaan pemberian THR Keagamaan tahun ini.
Para Gubernur juga diminta menyampaikan SE ini kepada Bupati/Walikota serta pemangku kepentingan terkait di wilayah terkait.

Menanggapi aturan itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak dikeluarkannya surat edaran tersebut.

Presiden KSPI Said Iqbal menilai, adanya penundaan pembayaran THR berpotensi pengusaha tidak membayar THR seutuhnya, padahal berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, setiap pengusaha wajib membayar THR 100 persen bagi pekerja yang memiliki masa kerja di atas 1 tahun.

Adapun bagi yang masa kerjanya di bawah satu tahun, maka upahnya dibayarkan proporsional sesuai masa kerjanya.

“Oleh karena itu, KSPI menolak keras surat edaran menaker tentang THR tersebut karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan,” kata Iqbal melalui keterangan tertulisnya, Rabu (7/5/2020).

Said Iqbal menambahkan, PP Nomor 78 Tahun 2015 mengatur kewajiban pengusaha untuk membayar THR minimal satu bulan upah tersebut.

“KSPI berpendapat, THR harus dibayar 100 persen bagi buruh yang masuk bekerja, buruh yang diliburkan sementara karena COVID-19, buruh yang dirumahkan karena COVID-19, maupun buruh yang di PHK dalam rentang waktu H-30 dari lebaran,” tegas Said Iqbal.(ema)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait


Back to top button
Close