DAERAH

Kamrussamad: Kondisi Ekonomi Indonesia Ditengah Pandemi Covid-19


Kendari, OborSultra.com – Penyebaran Covid-19 di Indonesia masih terus tereskalasi, dengan jumlah kasus menurut data per tanggal 8 Juni 2020 sebanyak 3.2033 orang terkonfirmasi, 1.9246 orang dalam perawatan, 10.904 orang sembuh dan 1.883 orang meninggal dunia.

Melalui bincang santai bersama Kamrussamad yang digelar secara online internal oleh Majelis Wilayah Forum Alumni HMI Wati Prov. Sultra (MW Forhati), Minggu (7/6/2020), Ir. H. Kamrussamad, ST, M. Si, menyatakan bahwa pandemi Covid-19 memberikan efek domino pada aspek sosial, ekonomi dan keuangan.

“Pandemi Covid-19 memberikan efek domino pada aspek sosial, ekonomi dan keuangan. Menciptakan krisis kesehatan dengan belum ditemukannya obat, vaksin dan minimnya alat dan tenaga medis,” katanya.

“Dari segi sosial berhentinya aktifitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja diberbagai sektor termasuk sektor informal. Bidang ekonomi, konsumsi terganggu, investasi terhambat, ekspor/impor terkontraksi serta pertumbuhan ekonomi menurun tajam. Sedangkan pada bidang keuangan, terjadi penurunan kinerja sektor riil dan Non Performing Loan (NPL), profitabilitas dan solvabilitas perusahaan mengalami tekanan,” tambahnya.

Selanjutnya, founder Kahmi Preneur dan juga sebagai anggota DPR RI komisi XI bidang keuangan dan perbankan ini mengatakan bahwa Covid-19 juga memberi ancaman pada perekonomian Indonesia baik dari sisi konsumsi maupun sisi dunia usaha.

“Covid-19 juga memberi ancaman pada perekonomian Indonesia dari sisi konsumsi dan dunia usaha, yang mana sisi konsumsi dan Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) menurun dari 5,3% menjadi 2,7% dan investasi mengalami penurunan sebesar 3,3%. Untuk dunia usaha semuanya mengalami penurunan. Usaha manufaktur, perdagangan, transportasi, akomodasi serta pertanian mengalami penurunan tajam. Koreksi pertumbuhan ekonomipun akan menimbulkan peningkatan pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja yang berdampak pada meningkatnya masyarakat miskin di Indonesia,” ucap Samad.

Menurut Kamrussmad, dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengalami pelebaran defisit pada outlook APBN sebesar 731,0 T untuk mencakup penurunan pendapatan negara dan tambahan penanganan Covid-19.

“Terjadi pelambatan aktifitas ekonomi, penurunan harga minyak dan komoditas serta penurunan pada insentif perpajakan untuk dunia usaha dan masyarakat. Disi lain, terjadi penambahan pada belanja penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi serta penghematan belanja non prioritas recofusing dan realokasi untuk mendukung penanganan Covid-19,” ujarnya.

“Peran pemerintah dalam menjaga sistem keuangan negara dalam menghadapi ancaman perekonomian nasional atau sistem stabilitas keuangan negara adalah dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional,” lanjutnya.

Disebutkan bahwa program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

“Program ini dilaksanakan dengan prinsip asas keadilan sosial, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mendukung pelaku usaha, menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak menimbulkan moral hazard, serta adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing,” kata Samad.

Menurut Samad, telaah kritis konsep PEN harus menunjang sektor riil dan keuangan

“Telaah kritis konsep PEN adalah pada sektor riil, meliputi pangan, UMKM, industri padat karya serta industri pariwisata. Untuk sektor keuangan, meliputi perbankan, PP serta koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro. Sedangkan kebijakan fiskal prioritas menurut Perpres 54/2020 sejatinya bertumpu pada kesehatan, bansos dan UMKM. Kesehatan meliputi infrastruktur kesehatan, vaksin dan tenaga medis, bansos menyangkut 65% penduduk Indonesia harus tercover, sedangkan UMKM meliputi sektor riil dan pariwisata,” tutup Samad.(ema)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait


Back to top button
Close