DAERAH

KONASARA Minta IUP PT. Tripilar Sentosa Pratama Dicabut Karena Dugaan Ilegal Mining, Pihak Perusahaan Membantah


Kendari, OborSultra.com – Konsorsium Nasional Aktivis Agraria (KONASARA) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyoal soal dugaan ilegal mining PT. Tripilar Sentosa Pratama yang beroperasi di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe.

Presidium KONASARA Sultra, Budianto Marannu mengatakan bahwa di wilayah industri Morosi telah terjadi aktivitas pertambangan tanah timbunan yang diduga ilegal, antara PT. Tripilar Sentosa Pratama yang bekerja sama dengan PT Obsidian Stainless Steel (PT OSS).

Hal tersebut ditandai dengan adanya dugaan bahwa perusahaan tersebut belum mengantongi izin produksi, namun telah berani melakukan aktivitas produksi. Bukan hanya itu, Ia menduga lokasi produksi PT.Tripilar Sentosa Pratama, melewati jalan umum dan belum mengantongi izin pemanfaatan jalan.

“Ini jelas pelanggaran yang tidak dapat ditolerir dan dibiarkan. Maka berdasarkan kajian dan hasil investigasi KONASARA, kami meminta dengan tegas kepada para pihak pemangku kebijakan untuk segera mencabut IUP PT. Tripilar Sentosa Pratama karena telah disalahgunakan,” tegas Budianto, Sabtu (8/8/2020).

Hal senada juga disampaikan Koordinator Lapangan (Korlap) KONASARA Sultra, Oschar Sumardin bahwa ia menduga aktivitas PT.Tripilar Sentosa Pratama tidak memenuhi kewajiban pajak sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Perusahaan tersebut juga diduga telah melakukan penggelapan pajak dengan cara memanipulasi Pajak pertambangannya.

“Perusahaan tersebut diduga melakukan penggelapan pajak dengan cara memanipulasi pajak penghasilannya,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Oschar juga mensinyalir PT.Tripilar Sentosa Pratama ini tidak memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Hal tersebut dibenarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), saat KONASARA Sultra bertandang di kantornya.

Berdasarkan hasil hearing bersama pihaknya (KPP, red) membenarkan apabila PT. Tripilar Sentosa Pratama sampai saat ini belum pernah melakukan RKAB. Sebab pihaknya belum pernah menerima undangan untuk menghadiri RKAB perusahaan tersebut. Dengan demikian maka dipastikan pelaporan pajak tidak pernah mereka lakukan,” jelasnya.

Untuk itu dalam waktu singkat Oscar mengatakan bahwa Konasara akan menempuh langkah-langkah hukum guna menghentikan seluruh aktivitas PT. Tripilar Sentosa Pratama dan oknum-oknum instansi terkait yang terlibat dalam memuluskan kegiatan perusahaan tersebut.

“Minggu ini kami ke Jakarta, kami akan menempuh upaya hukum untuk menjerat perusahaan tersebut dan oknum-oknum instansi terkait yang terlibat dalam memuluskan kegiatan perusahaan PT. Tripilar Sentosa Pratama” tukas Mahasiswa Pascasarjana UHO ini.

Terkait hal tersebut, Direktur perusahaan PT Tripilar Sentosa Pratama, (PT.TSP), Edi Fredi mengatakan, memang kemarin pihaknya sudah mendapat kabar bahwa dari Konsorsium Nasional Aktivis Agraria (Konasara) mereka akan melakukan demo.

“Ada beberapa hal mereka duga bahwa PT Tripilar Sentosa Pratama melakukan dugaan ilegal mining dan penggelapan pajak, dugaan yang di alamatkan kepada perusahaan kami itu tidak benar dan salah alamat,” katanya, Jumat (7/8/2020)

Menurutnya, sebagai Direktur PT Tripilar Sentosa Pratama dirinya sangat menyayangkan adik- adik dari konsorsium Konosara.

“Kami tidak terima hal seperti ini, bahwa kami sudah dipojokan, seharusnya dugaan itu dibuktikan dengan data,” ujarnya.

Perlu diketahui kata dia, perusahaan PT. Tripilar Sentosa Pratama mempunyai dokumen lengkap termasuk IUP Produksi sejak bulan April 2020 lalu. “Silahkan cek di Dinas ESDM apakah kami mempunyai izin atau tidak, semua izin kami dikeluarkan oleh pemerintah,” tegasnya.

Terkait masalah pajak katanya itu tidak logis,” kita akan buktikan, kami mempunyai laporan pajak lengkap selama kami beroperasi, pajak mana yang kami gamplang. Padahal perusahaan kami baru satu kali pembayaran dari pihak PT OSS dan baru satu kali pula saya menyetor pajaknya, dan ini saya buktikan setoran pajaknya apa lagi yang mereka persoalkan,” sebutnya.

Terkait persoalan tidak memiliki izin lintas kata dia, itu tidak benar.”kita mempunyai izin lintas jalan provinsi dan itu kita lewati hanya kurang lebih 8 meter, dan kita juga punya ijin dari balai pengelola Transportasi Darat (BPTD) wilayah XVIII,” tuturnya.

Dirinya berpesan kepada adik -adik konsorsium Konosara agar jangan salah langkah, lengkapi dulu data yang dipersoalkan baru berbicara di publik. “Tidak tertutup kemungkinan persoalan ini akan kita bawa ke ranah hukum,” tegasnya.

Dari penelusuran OborSultra.com, IUP PT. Tripilar Sentosa Pratama dengan Nomer 787/DPMPTSP/XI/2019 untuk tahapan kegiatan ekplorasi dengan kode WIUP 2474025192019167 komoditas Tanah Urug dengan Luas 34.44 Ha di Kabupaten Konawe, dikeluarkan tanggal 21 Nopember 2019 dan akan berakhir pada tanggal 20 Nopember 2020.(*ade)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait


Back to top button
Close