DAERAH

Petugas Perlindungan Anak di Lampung Timur Dituding Perkosa Anak di bawah Umur dan Jual Korban Selama Enam Bulan


Lampung Timur, OborSultra.com – Tudingan kekerasan seksual hingga dijual terhadap seorang anak yang diduga dilakukan oleh petugas rehabilitasi di Lampung Timur, membuka mata akan lemahnya peran pemerintah dalam menyediakan unit rehabilitasi yang terstandarisasi sehingga mengakibatkan minimnya fungsi pelayanan serta pengawasan bagi para korban, kata Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung.

Di Lampung Timur, seorang anak korban dugaan pemerkosaan kembali mengalami dugaan kekerasan seksual, bahkan dijual, yang disebut dilakukan petugas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lampung Timur berinisial DA.

Petugas yang seharusnya memberikan perlindungan dan rehabilitasi diduga menjadi predator bagi korban selama hampir setengah tahun.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah untuk melakukan perbaikan kualitas unit pelayanan rehabilitasi dari tingkat daerah hingga nasional.

Kini, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) tengah mencari tahu titik lemah mengapa hal ini bisa terjadi untuk kemudian segera dibenahi agar kasus ini tidak terulang di kemudian hari.





Menteri PPPA, A A Bintang Puspayoga, meminta aparat penegak hukum untuk memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku, bahkan hingga hukuman kebiri.

Direktur LBH Bandar Lampung, Chandra Muliawan, menceritakan pada November 2019, P2TP2A Lampung Timur menawarkan bantuan rehabilitasi bagi korban pemerkosaan berinisial N.

N yang tinggal bersama ayahnya karena ibunya bekerja di luar negeri dijanjikan akan tinggal di rumah aman, dan mendapatkan pendampingan psikologis. Pihak keluarga pun percaya.

“Pada Januari tahun ini, korban bukan tinggal di rumah aman malah dibawa pulang ke rumah DA dan sejak itu terjadilah pelecehan seksual sampai terakhir 28 Juni lalu,” kata Chandra.

“Korban diperkosa, diancam dibunuh, dicincang-cincang jika melawan dan mengadu,” katanya.

DA, kata Chandra, juga diduga menjual N ke temannya berinisial B dan pihak lainnya.

“Korban dikasih uang Rp700 ribu oleh B. Rp200 ribu dikasih ke DA, dan penuturan korban ada beberapa pihak lainnya, tapi korban tidak tahu siapa,” katanya.

Merasa tidak kuat, korban berinsial N melaporkan dugaan pelecehan seksual ke kerabatnya dan dan pihak LBH Bandar Lampung sehingga kemudian DA dilaporkan ke polisi, kata Chandra.

“Kami minta pelaku dihukum seberat-beratnya, setimpal dengan perbuatannya, dan mendapatkan hukuman pemberatan,” katanya.

“Masa bisa korban tinggal di rumah pelaku, di mana pengawasannya? Lalu masa orang model DA bisa menjadi sukarelawan atau pengabdi di P2TP2A yang seharusnya melindungi dan memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak.

“Ini ada masalah di kelembagaan dimana struktur dan orang-orang di P2TP2A harus diisi mereka yang berkualifikasi tentang perlindungan perempuan dan anak. Pelayanannya pun harus terintegrasi jangan hanya jargon-jargon saja ramah anak dan perempuan,” tambah Chandra.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat adanya masalah struktural di tubuh P2TP2A.

Berdasarkan hasil survei KPAI pada 2019 lalu, unit layanan rehabilitasi – yang salah satunya P2TP2A – bermasalah akibat tidak adanya sistem standar yang baku sehingga menyebabkan munculnya peluang penyelewengan di daerah.

“Hasilnya sumber daya manusia direkrut tidak maksimal dan tidak profesional. Jumlah pekerja sosial, tenaga medis dan psikolog minim, ditambah lagi minimnya anggaran dan infrastruktur untuk mereka. Akibatnya terjadilah kasus seperti yang di Lampung.” Kata komisioner KPAI Jasra Putra.

“Hampir 60% dari yang disurvei tidak bisa menjawab tuntas dan tidak tuntasnya layanan rehabilitasi mereka karena tidak adanya standar penilaian, kemampuan orang yang rendah,” katanya.

Sebab lain kasus N terjadi, tambah Jasra, akibat lemahnya fungsi pengawasan dan evaluasi Kementerian PPPA terhadap unit P2TP2A di daerah.

“Ini berlangsung hampir setengah tahun, apakah Kementerian PPPA melakukan evaluasi P2TP2A? Kalau tidak berarti kecolongan karena tidak terpantau proses rehabilitasinya yang seharusnya meringankan penderitaan korban malah berlanjut bahkan diduga dijual.

“Ini semua pihak dari daerah hingga pusat harus bertanggung jawab, jangan cuci tangan dengan menyalahkan pihak lain.

“Ini momen tepat bagi pemerintah melakukan evaluasi dan perbaikan sistem serta meningkatkan layanan. Jangan sampai tempat rehabilitas yang harusnya aman menjadi predator itu sendiri untuk anak. Jangan sampai kasus ini terjadi di tempat lain,” katanya.


Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Back to top button
Close