NASIONAL

Yusril : Penerapan Pidana Pelanggar PSBB Oleh Gubernur DKI Jakarta Bertentangan Undang-Undang


Jakarta, OborSultra.com – Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra memberi peringatan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pemberian hukuman pidana bagi pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Yusril menekankan PSBB tak mengenal hukuman pidana jika mengacu pada aturan yang semestinya.

“Penjatuhan sanksi pidana hanya boleh berdasarkan Undang-Undang. Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri tidak bisa. Paling hanya bisa mengatur denda,” kata Yusril mencuplik dialog dalam program Crosscheck bertajuk “PSBB, Jurus Tanggung Istana Hadapi Corona?” yang ditayangkan di kanal Medcom.id , Minggu,(12/4/2020).

Yusril menyatakan aturan PSBB maksimal hanya bisa membatasi pergerakan orang dan barang. Mengacu pada Pasal 93 UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, sanksi pidana baru bisa diterapkan jika pemerintah memberlakukan Karantina Wilayah, bukan PSBB.

Baca Juga:

“Dalam Undang-Undang Karantina (Kekarantinaan Kesehatan), tak ada sanksi penjara dalam penerapan PSBB. Polisi baru bisa bertindak jika sudah diterapkan karantina,” kata mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ini. Jika PSBB ternyata tak efektif untuk menekan penyebaran wabah Covid-19, ia menyarankan agar pemerintah segera menerapkan karantina wilayah. Pemberlakuan karantina wilayah membuat pemerintah leluasa untuk menerapkan hukuman pidana selama merebaknya wabah virus corona, lanjutnya.

“Kalau PSBB tidak berhasil, tak ada pilihan selain karantina wilayah. Biaya ditanggung pemerintah. Kalau PSBB gagal, ya, harus karantina wilayah,” kata Yusril.





Pandangan hukum Yusril ini sekaligus membantah pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memastikan bahwa pelanggar Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Penanganan Covid-19 Di Provinsi DKI Jakarta, dapat dipidana.

Anies menyebut, ketentuan pidana itu merujuk pada Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan. Para pelanggar dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta.
Penerapan terkait sanksi tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Pergub PSBB DKI Jakarta. Anies mengatakan pelanggaran terhadap PSBB dikenakan sanksi pidana ringan, dan apabila berulang sanksi bisa lebih berat.

“Prosesnya nanti kita kerjakan bersama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan ini dilaksanakan, termasuk ketentuan di pasal 93 UU nomor 6 tahun 2018 terkait karantina kesehatan, bisa hukuman 1 tahun dan denda 100 juta,” ujar Anies saat konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Kamis (9/4)/2020).

“Pidana ringan bila berulang bisa menjadi lebih berat,” ucap Anies.

Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan:

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).(*ema)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait


Back to top button
Close