DAERAH

Formasi Kecam Dugaan Praktek Monopoli Sektor Pelabuhan Oleh PT. Pelindo IV (Persero) Cabang Kendari


Kendari, OborSultra.com – Forum Pemerhati Investasi Sulawesi Tenggara (Formasi) melakukan orasi didepan kantor DPRD Kota Kendari mengecam adanya dugaan praktek monopoli dalam sektor pelabuhan yang dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kendari, Senin (10/8/2020).

Dalam orasinya, Kordinator lapangan (Korlap) Formasi, Muh. Andriansyah. H, mengatakan adanya temuan dugaan PT. Pelindo IV (Persero) Cabang Kendari menggunakan power kekuasaan yang seakan perusahaan plat merah yang representatif dengan perusahaan negara, melakukan monopoli serta menguasai penggunaan alat darat dan laut di pelabuhan Kendari, Sulawesi Tenggara.

Setelah melakukan orasi, Formasi diterima oleh Ketua dan anggota Komisi III DPRD Kota Kendari yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan, L.M. Rajab Jenik, S. Sos, M.Hum, dan Wartono Pianus, Kabag Aspirasi DPRD Kota Kendari, M. Syaifullah Usman serta Kabag Hukum DPRD Kota Kendari, Laode Kabias, SH.

Baca Juga:

Diruang rapat dengar pendapat, Korlap Formasi, Muh. Adriansyah, menyampaikan lahirnya UU nomor 17/2008 tentang Pelayaran telah memisahkan antara operator dan regulator dalam industri pelabuhan.

“Setelah melakukan kajian dan temuan dilapangan, kami menduga bahwa PT. Pelindo IV (Persero) Cabang Kendari menggunakan power kekuasaan yang seakan perusahaan plat merah yang representatif daripada perusahaan negara, melakukan monopoli serta menguasai penggunaan alat darat dan laut di pelabuhan Kendari sehingga berdapak pada antrian kapal, tingginya retribusi yang dikenakan kepada perusahaan swasta, mahalnya produ-produk yang dikenakan kepada masyarakat dengan proses pengiriman dan penjualannya,” kata Adriansyah.

“Sebenarnya PT. Pelindo ini hak monopolinya sudah dicabut, hak untuk menguasai segala sesuatunya di pelabuhan sudah dicabut. Perusahaan-perusahaan swasta lokal yang ada di Sultra seharusnya diberi ruang untuk beraktifitas secara keseluruhan,” lanjutnya.

“Kami menilai PT. Pelindo keliru jika mengacu pada Permen tahun 2002 tentang Pelayaran yang mana sejak terbitnya UU 17/2008 dengan sendirinya semua regulasi mengacu pada UU tersebut,” terangnya.

Penanggung jawab Formasi Sultra, Riswan Ariawan, S. Sos, mengatakan PT. Pelindo dalam melakukan monopoli mengharuskan semua perusahaan Pelayaran Bongkar Muat (PBM) yang ada di pelabuhan Kendari untuk menggunakan alat dari PT Pelindo.

“PT. Pelindo dalam melakukan monopoli mewajibkan semua perusahaan PBM yang ada di pelabuhan Kendari untuk menggunakan alat mereka seperti cran laut, cran tanggo, forclip, padahal perusahaan lokal juga mempunyai alat seperti itu. Artinya perusahaan lokal harus membayar tiga biaya, yaitu biaya operator, biaya alat dan biaya depo,” ujar Riswan.

“Akibat monopoli yang dilakukan PT Pelindo Cabang Kendari, terjadi penumpukan kapal dan antrian untuk bongkar muat karena mereka (PT. Pelindo) sendiri belum mempunyai alat yang memadai untuk proses bongkar muat dengan cepat. Perputaran ekonomi di Kota Kendari akan lambat, tingginya retribusi yang mengarah pada tidak stabil dan naiknya harga produk di tingkat konsumen atau masyarakat,” jelasnya.

“Untuk itu, kami meminta pihak PT. Pelindo Cabang Kendari menghentikan praktek monopoli yang terjadi di pelabuhan bongkar muat Kendari,” tuntutnya.

Selanjutnya, L.M. Rajab Jenik, S. Sos, M.Hum, sebagai pimpinan rapat menyampaikan akan mengagendakan rapat dengar pendapat dengan mengundang semua yang terkait dalam masalah ini.

“Kita akan mengagendakan RDP dengan mengundang PT. Pelindo IV (Persero) Cabang Kendari, Dinas Perhubungan, Asisten II, serta PTSP untuk membuka secara terang benderang masalah yang teman-teman adukan ke DPR,” ucap Rajab.

“RDP kita agendakan pada hari Selasa, (18/8/2020), nanti hasilnya akan keluar rekomendasi apakah rekomendasinya ke hukum atau bisa merubah regulasi dari apa yang menjadi kesimpulan di rapat itu,” tutup Rajab.(ema)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Back to top button
Close