HUKUM

Penyidik Polres Badung Tetapkan ZT Tersangka, Diduga Palsukan Keterangan Dalam Akta


Badung, OborSultra.com – Penyidik Polres Badung menetapkan ZT (65th) dengan status tersangka atas dugaan memberikan keterangan palsu pada akta autentik. Penetapan tersangka ZT berawal dari laporan Hedar Geacomo Boy Syam yang dilayangkan ke Polres Badung 5 Pebruari 2020 lalu dengan laporan polisi nomor LP-43/II/2020/Bali/Res Badung.

ZT yang berdomisili di jalan Majapahit, Kuta tersebut adalah tokoh masyarakat yang dikenal luas dikalangan pengusaha property di Bali dilaporkan atas dugaan menyuruh atau turut serta memberikan keterangan palsu dalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 226 ayat(1) KUHP jo pasal 55 ayat(1).


Kapolres Badung, AKBP Roby Septiadi, SIK., yang coba dihubungi untuk dimintai konfirmasi melalui pesan singkat belum memberi balasan, tapi Kasubag Humas Polres Badung Iptu Ketut Gede Oka Bawa memberikan konfirmasi seijin Kapolres Badung, AKBP Roby Septiadi, SIK., membenarkan pelaporan tersebut.

“Benar, tersangka ZT dilaporkan bahkan sudah gelar perkara kemarin,” ujar Oka.

Terlapor ZT diduga menyuruh YP membuat draft perjanjian kerjasama untuk diserahkan ke kantor Notaris yang berisi keterangan yang tidak benar pada akta autentik dimana luas yang dicantumkan tidak sesuai dengan luas dari kedelapan SHM yang diperjanjikan.

Baca Juga:

Pihak kuasa hukum pelapor Bernadin, SH., menyebutkan pihaknya juga telah melayangkan laporan ke Polda Bali dengan nomor laporan LP/195/IV/BALI/SPKT.

“Sudah dilaporkan juga ke Ditreskrimsus Polda Bali,” ujar Bernadin, SH.

Kronologis kejadian berawal dari ZT mengajak korban pelapor untuk menjalin kerjasama pembangunan dan penjualan obyek tanah milik ZT yang berlokasi di Cemagi, Mengwi, Badung pada tahun 2012 dimana saat itu ZT mendirikan perusahaan bernama PT. Mirah Bali Konstruksi sebagai badan hukum kerjasama.

Setelah kerjasama berjalan, ditandai dengan penggabungan dan pemecahan SHM yang dilanjutkan dengan pembuatan blok plan sampai dengan pembangunan beberapa unit rumah dan dijual kepada konsumen, selanjutnya pada tahun 2017 disepakati kerjasama akan dibuatkan perjanjian notariil. Pada saat itu YP, membuatkan draft perjanjian tersebut untuk selanjutnya diserahkan kepada Notaris BF. HARRY PRASTAWA, SH.

Dengan mengacu pada draft tersebut, notaris membuatkan Akta Perjanjian Kerjasama Pembangunan Dan Penjualan No. 33 tanggal 27 September 2017. Di dalam Akta disebutkan bahwa ZT selaku pihak pertama memiliki obyek tanah dengan 8 SHM luas total 13.700 m2, sedangkan korban selaku pihak kedua melaksanakan pembangunan dan penjualan di atas tanah tersebut dengan nama Ombak Luxury Residence serta korban diwajibkan membayar nilai atas seluruh obyek tanah sebesar Rp.4,5 juta per m2, total sebesar Rp.61,65 milyar dengan termin pembayaran 11 kali.

Setelah korban menandatangani Akta dan pembayaran, korban melakukan pengecekan SHM tersebut ternyata baru diketahui bahwa luas 8 SHM kurang dari 13.700 m2 dan hanya seluas 8.892 m2. Atas perbuatan tersangka, korban mengalami kerugian sekitar Rp21 milyar.

Dikonfirmasi terpisah, Mila Tayeb selaku kuasa hukum ZT membenarkan terkait kliennya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dijelaskanya bahwa tanah itu real 9 SHM milik ZT ini dipenjanjikan. Dikatakan dia, memang ada ketelodoran atau ketidaktahuan pembuat draf dengan sertifikat dicantumkan pada 2017 itu yang dijadikan masalah.

“Yang penting para pihak menyepakati itu, sudah dibayar dan dinikmati sekarang bilang kurang. Ya kita hadapi aja, Senin nanti saya tetap dampingi di Polres. Ya harap saya Senin nanti nggak usah di liput. Kita hormati proses hukum yang berjalan,” jelas Mila dikutip dari Radar Bali.

Atas perbuatan tersebut, tersangka ZT terancam pidana paling lama tujuh tahun penjara.(*ade)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Back to top button
Close