NASIONAL

Pemerintah Buka Fakta Data Covid-19, Jumlah PDP 10.482, ODP 139.137


Jakarta, OborSultra.com – Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 membuka data Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Corona di Tanah Air. Total ODP sebanyak 139.137 orang dan PDP sebanyak 10.482 orang.

Seluruh data terkait penyakit akibat virus SARS-CoV-2 berada dalam satu sistem yang lebih terbuka dan transparan, sejak Presiden Joko Widodo menetapkan wabah tersebut sebagai bencana nasional.

Melalui penetapan tersebut, data mulai dari level desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat akan terintegrasi dan berada dalam satu sistem.

“Dalam satu kendali data, dalam satu jejaring data sehingga semua bisa kita lihat dan akses terbuka dan dilihat lebih transparan,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto dalam keterangan resminya di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa (14/4/2020).

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 membuka data Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Corona di Tanah Air. Total Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 139.137 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 10.482 orang.

“Kelompok saudara-saudara kita yang termasuk kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP) sampai saat ini sudah tercatat 139.137 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 10.482 orang,” jelas Yuri, panggilan akrab juru bicara pemerintah terkait penanganan wabah virus Corona.

“Sedangkan yang sudah terkonfirmasi positif mencapai 4.839 melalui pemeriksaan polymerase chain reaction (PCR) yang hasilnya bisa diketahui saat itu juga atau secara realtime,” lanjutnya.

Achmad Yurianto mengaku ratusan ribu ODP ini menjadi perhatian besar terkait penyebaran virus Corona. Karena ada yang kondisinya tak sakit dan sakit ringan. Sehingga tanpa sadar berpotensi menjadi sumber penularan.

“Ini yang menjadi perhatian besar kita, karena tak menutup kemungkinan dari saudara-saudara kita yang masuk dalam pemantauan dengan kondisi yang tidak sakit atau dengan kondisi yang sakit ringan sehingga bisa dirasakan seakan-akan tidak sakit dan berpotensi menjadi sumber penularan apabila tidak dirawat dengan baik, apabila tidak segera melaksanakan isolasi diri, karantina diri dengan cara yang sebaik-baiknya,” tegas Yuri.

Sebelumnya Presiden Jokowi sudah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional pada hari Senin tanggal 13 April 2020.

Penetapan status bencana nasional itu memberikan pintu bagi kerja sama internasional dan bagi bantuan kemanusiaan yang tetap mengacu kepada aturan undang-undang.

Penanggulangan bencana nasional COVID-19 ini dikoordinasikan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan akan mengedepankan sinergitas dengan seluruh kementerian dan lembaga, pemerintah pusat dan daerah sehingga lebih seirama.

Oleh karena itu, gubernur, bupati dan wali kota akan menjadi kepala gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di daerah dan memiliki kewenangan menerapkan kebijakan di daerahnya dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.

Hingga saat ini, total kasus sembuh mencapai 426 orang dan meninggal dunia sebanyak 459 orang.(*ema)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait


Back to top button
Close