FIGUR TOKOH

Perlunya Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Terhadap Nelayan Kecil Dan Nelayan Tradisional Dalam Pemanfaatan Wilayah Ruang Tangkapan


Oleh : ST. MUSLIMAH SUCIATI, S.H., M.H
Dosen Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari

Penyuluhan hukum tentang perlindungan terhadap nelayan kecil dan nelayan tradisional dalam pemanfaatan wilayah ruang tangkapan sangat diperlukan untuk membangun pemahaman masyarakat akan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Kegiatan penyuluhan hukum dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat nelayan akan hak dan kewajibannya dalam pemanfaatan wilayah ruang tangkapan ikan di laut, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat nelayan terkait perlindungan yang dijamin oleh undang-undang dalam pemanfaatan wilayah ruang tangkapan khususnya bagi nelayan kecil dan nelayan tradisional yang menjadi sasaran dalam peningkatan ekonomi masyarakat setempat.

Desa Lambangi Kecamatan Kolono Selatan merupakan salah satu teluk yang terletak di Kabupaten Konawe Selatan. Wilayah administrasi yang meliputi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Kolono dan Kecamatan Kolono Timur, mempunyai potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang melimpah, namun pemanfaatannya belum optimal di manfaatkan sebagai salah satu sumberdaya yang menjadi sumber pendapatan masyarakat setempat. Beberapa potensi perikanan yang dimiliki Konawe Selatan yaitu bidang budidaya, perikanan tangkap dan pemberdayaan atau pengolahan perikanan masih terlihat sepi.

Di kawasan teluk Kolono, telah banyak program kelautan dan perikanan yang sedang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Konawe Selatan. Diantaranya adalah Program Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP). Di teluk Kolono juga telah digagas dan diimplemantasikan Daerah Penangkapan Tradisional (DPT) oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan.

Kecamatan Kolono menjadi pusat sentra pelayanan ikan untuk wilayah tersebut. Pencanangan itu sesuai penandatangan kerja sama (MoU) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan dengan Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perindo) pada 2 Desember 2016. Kolono digagas menjadi sentra penghasilan perikanan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sehingga dalam hal ini masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi secara maksimal untuk mendukung program tersebut.

Berbagai upaya pemerintah dalam mewujudkan kawasan budi daya perikanan di teluk Kolono terus digalakkan. Kegiatan penggalakan perikanan juga sesuai visi misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan untuk mewujudkan wilayah perikanan yang lestari. Kawasan yang akan menjadi Daerah Penangkapan Tradisional (DPT) di teluk Kolono terdiri dari lima desa pesisir di Kecamatan Kolono Timur antara lain: desa Lambangi, Tumbu-Tumbu Jaya, Ngapawali, Batu Putih dan desa Rumba-Rumba yang didiami oleh masyarakat yang heterogen, diantara suku Tolaki, Bugis, Muna, dan suku Bajo.

Di samping program pemanfaatan Teluk Kolono sebagai salah satu sumberdaya perikanan, di sisi lain, bagi sebagian nelayan kecil maupun nelayan tradisional, pemanfaatan sumber daya laut di teluk Kolono yang menjadi sumber pendapatan masyarakat setempat belum optimal. Hal ini disebabkan sebagai akibat banyaknya aktifitas penangkapan yang tidak terawasi dengan baik.

Di samping itu, masih ada alat tangkap yang mempunyai kapasitas dan mesin yang besar (modern). Alat tangkap ini beroperasi menangkap ikan di perairan teluk Kolono tanpa mempertimbangkan kapasitas dan potensi sumber daya yang ada, mengambil ikan di wilayah tangkapan nelayan kecil serta masih seringnya penagkapan ikan yang dilakukan masyarakat dengan menggunakan bom ikan.

Tak terelakkan, konflik sering terjadi antara nelayan kecil yang berupaya mempertahankan hak kelolanya dengan nelayan yang menggunakan alat tangkap modern (trawl) yang melakukan penangkapan ikan di wilayah laut yang menjadi jalur penangkapan ikan bagi nelayan kecil. Konflik tersebut muncul ketika ruang kelola nelayan kecil dan nelayan tradisional tergeser oleh aktivitas nelayan modern yang menggunakan teknologi yang lebih maju dalam budi daya atau penangkapan ikan.

Umumnya nelayan tradisional dan nelayan kecil, selain terbatas dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi budi daya dan pengolahan hasil tangkapan, juga sangat terbatas permodalannya. Karenanya, sulit mengembangkan usaha karena kalah bersaing dengan nelayan modern yang menggunakan kapal penangkapan ikan dengan penggunaan teknologi penangkapan ikan lainnya.

Kondisi ini, setidaknya disebabkan oleh keterbatasan sarana, masih rendahnya sumber daya manusia, dan belum maksimalnya pemenuhan hak-hak nelayan kecil maupun nelayan tradisional yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan masih minimnya pemenuhan hak-hak bagi nelayan kecil maupun nelayan tradisional, otomatis akan mempengaruhi tingkat produktivitas nelayan yang pada gilirannya akan sangat berpengaruh pada pendapatan dan kesejahteraan nelayan kecil maupun nelayan tradisional.

Terlihat jelas bahwa kondisi nelayan kecil dan nelayan tradisional bertolak belakang dengan potensi besar sumber daya kelautan yang belum memberikan kontribusi cukup berarti dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil maupun nelayan tradisional.

Dengan pemahaman masyarakat yang lebih baik terhadap hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan, diharapkan masyarakat dapat merubah cara berpikir dan berperilaku ke arah yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan batasan hak-hak dan kewajiban yang telah diatur di dalam perundang-undangan.

Fakta lain yang masih sering menjadi permasalahan bagi nelayan di teluk Kolono adalah masih seringnya dilakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom oleh sebagian nelayan. Selain hal itu merupakan perbuatan yang merusak lingkungan laut, juga sangat mengganggu ketenangan masyarakat.

Untuk itu, hal yang sangat urgen sekarang untuk menjadi prioritas adalah melakukan pemberdayaan terhadap nelayan sekaligus meningkatkan kesejahteraannya, yaitu antara lain:

  1. Pemerintah perlu memberikan bantuan permodalan dan sarana kerja yang memadai agar dapat meningkatkan produksi dan produktivitas usaha nelayan, sehingga mereka bisa mengembangkan usaha seperti yang diharapkan.
  2. Perlunya dilakukan rehabilitasi lingkungan pesisir yang rusak. Jika hal tersebut dibiarkan dikhawatirkan dapat berakibat selain semakin rusaknya lingkungan pesisir laut, sumber daya perikanannya juga akan semakin berkurang, padahal jumlah nelayan justru terus bertambah banyak.
  3. Pembinaan dan penyuluhan yang diberikan kepada nelayan harus disesuaikan dengan kebutuhan sehingga apa yang disuluhkan benar-benar bermanfaat dan bisa diaplikasikan, agar dapat lebih meningkatkan kemampuan dan kemandirian nelayan.
  4. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia nelayan yang dilaksanakan melalui program yang baik, konsisten, dan berkesinambungan agar dalam waktu tidak terlalu lama para nelayan tradisional yang serba kekurangan bisa menjadi nelayan modern seperti yang diharapkan.
  5. Pengawasan yang ketat terhadap tindakan-tindakan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tindakan tegas bagi para pelakunya oleh pihak yang berwenang.

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait


Back to top button
Close