DAERAH

LPKP Buton Tengah Demo DPRD Tuntut Transparansi Anggaran Covid-19


Buteng, OborSultra.com – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP) Kabupaten Buton Tengah kembali menggelar demo di depan gedung DPRD Kab. Buteng, Selasa (18/8/2020).

Demo kedua LPKP digelar setelah hasil rapat bersama massa aksi demo sebelumnya dengan pihak legislatif (DPRD Kab. Buteng) pada (6/7), yakni kesepakatan untuk membentuk pansus dana pengelolaan anggaran penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 di Kab. Buton Tengah senilai 13 miliar rupiah tidak ditindak lanjuti oleh DPRD Kab. Buteng. Massa aksi menduga pihak legislatif dan eksekutif tidak transparan dalam pengelolaan anggaran tersebut.

Namun, kali ini massa aksi kembali merasa kecewa karena ketua DPRD Kab. Buteng tidak berada ditempat, sehingga massa aksi menyita dan memboikot kantor DPRD Buteng.

“Aksi ini adalah lanjutan dari aksi kami sebelumnya, yang mana pada aksi pertama sudah ada kesepakatan antara massa aksi dan DPRD untuk membentuk pansus dana pengelolaan anggaran penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 di Kab. Buton Tengah senilai 13 miliar rupiah,” kata koordinator lapangan LPKP, Acang, yang diwawancara oleh OborSultra.com.

“Dalam hasil rapat pertama, DPRD menyatakan siap untuk melakukan pengembangan pansus dan memanggil instansi terkait untuk meminta laporan secara tertulis dan transparan. Hanya saja sampai saat ini hasil kesepakatan tersebut tidak ditindak lanjuti,” lanjut Acang.

“Begitu pula dengan pihak eksekutif, hanya memberikan wacana saja namun tidak ada tidak lanjutnya,” sambungnya.

Ada lima hal yang menjadi tuntutan massa aksi yang tergabung dalam LPKP yaitu :

  1. Mendesak pemda Buteng (legislatif dan eksekutif) termasuk pihak terakait agar segera merealisasikan anggaran 13 miliar,
  2. Menuntut transparansi anggaran Covid-19 sebesar 13 miliar rupiah secara tertulis,
  3. Mempertanyakan kembali tentang pembentukan pansus yang sudah disepakati oleh DPRD Buteng bersama massa aksi pada aksi pertama,
  4. Copot pimpinan DPRD BUteng yang dinilai lambat dalam merespon aspirasi masyarakat khususnya dalam persoalan Covid-19,
  5. Apabila poin 1 sampai pada poin 4 tuntutan tidak diindahkan, maka massa aksi menyatakan mosi tidak percaya kepada pemda Buteng dan akan menyegel kantor DPRD Buteng.(SDI)

One Comment

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait


Back to top button
Close
%d blogger menyukai ini: