DAERAH

Buka Rakor Dan Sosialisasi Perbub 56 Tahun 2020, Abu Hasan: Masyarakat Harus Disiplin Dalam Memutus Rantai Penyebaran Covid-19


Buranga, OborSultra.com – Bupati Buton Utara, Drs. H. Abu Hasan, M.Pd, membuka secara resmi rapat koordinasi dan sosialisasi Peraturan Bupati Buton Utara No. 56 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan Covid-19, dilaksanakan di aula Bappeda Kab. Butur, Kamis (17/9/2020).

Dalam sambutannya, bupati Abu Hasan mengatakan bahwa wabah Covid-19 saat ini dimana masyarakat melaksanakan kegiatannya dengan adaptasi kebiasaan baru atau new normal namun angka penyebarannya juga terus bertambah.

“Saat ini dimana kita melaksanakan kegiatan dengan adaptasi kebiasaan baru atau new normal, namun wabah Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda menurun bahkan menunjukkan progres semakin meningkat dan menghawatirkan yang menyebabkan beberapa daerah melakukan buka tutup Pembataan Sosial Berskala Besar (PSBB),” ujar Abu Hasan.

Ket. foto: Peserta Rakor dan Sosialisasi Perbub Butur 56 Tahun 2020.(mh)

“Penegakan hukum protokol kesehatan (prokes) sangat penting dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 yang telah berdampak pada aspek kesehatan, ekonomi, sosial bahkan aspek politik. Pada aspek kesehatan, Covid-19 telah memakan banyak korban. Pertumbuhan ekonomi daerah memburuk, dampak sosial terhadap masyarakat menjadi beban phsykologis baik bagi keluarga terlebih pada pasien Covid-19. Disisi lain Covid-19 juga merambah aspek politik, yang mana akibatnya membuat pilkada diundur waktunya serta pelaksanaan proses pilkadapun harus dengan penerapan protokol kesehatan,” jelasnya.

“Untuk itu, masyarakat haruslah disiplin menjalankan protokol kesehatan dengan senantiasa memakai masker, mencuci tangan serta menjaga jarak aman dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 di Kab. Buton Utara,” ucapnya.





Sementara itu, Kapolres Butur, AKBP Wasis Santoso, SIK, dalam materi sosialisasinya mengatakan, sangsi hukum yang tertuang dalam Perbub Butur nomor 56/2020 sudah sangat kuat dan mengikat untuk diterapkan.

“Pada pasal 9 tertuang sangsi teguran baik lisan maupun tulisan, sangsi sosial sampai sangsi denda sebesar Rp.150 ribu bagi pelanggar perorangan dan Rp.1,5 juta ditambah pencabutan izin usaha bagi pengusaha yang melanggar,” kata Wasis.

Dalam kesempatan ini, Kapolres Butur juga menyampaikan bahwa perangkat hukum dari Perbub tentang penegakan hukum prokes Covid-19 adalah satpol PP sebagai garda terdepan, TNI maupun Polri memback up kegiatan Pelaksanaan Perbub Butur 56 tahun 2020, tambahnya.

Turut hadir dalam kegiatan, Sekda Kab Butur, Asisten I, Asisten III Setda Kab. Butur, unsur forkopimda, ketua TP PKK Kab. Butur, Para OPD lingkup pemkab Butur Camat Kulisusu serta para undangan lainnya.


Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Back to top button
Close