DAERAH

Gubernur Sultra Ikuti Rakornas LKPP Bertema Transformasi Digital Dan Profesionalisme SDM Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


Kendari, OborSultra.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang digelar secara virtual, bertempat di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Rabu (18/11/2020).

Rakornas yang berlangsung selama 2 hari (18-19/11) dengan mengusung tema “Transformasi Digital Dan Profesionalisme SDM Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” ini, dbuka oleh Presiden RI, Joko Widodo, dihadiri oleh stakeholder pengadaan dari seluruh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan organisasi mitra pembangunan yang terkait secara daring.

Dalam pemaparannya, Kepala LKPP, Roni Dwi Susanto, mengatakan pihaknya mulai menjajaki integrasi sistem dengan Kementerian Hukum dan Ham untuk data pendirian perusahaan, dan BPS untuk data Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Ket. foto: Acara Rakornas LKPP secara virtual di Aula Merah Putih Rujab Gubernur Sultra.(foto: MH).

Maksud integrasi sistem tersebut adalah dalam rangka menjadi satu sistem utuh (end to end system), meningkatkan akurasi data proses pemilihan penyedia, serta mempermudah proses pengadaan.

Selanjutnya, LKPP juga melakukan kolaborasi teknologi dengan K/L/PD dan e-marketplace meluncurkan program Belanja Pengadaan (Bela Pengadaan) memudahkan pelaku usaha mikro dan usaha kecil berperan aktif dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan nilai pengadaan maksimal Rp50 Juta.





“Program Bela Pengadaan merupakan bagian dari gerakan #banggabuatanindonesia sebagai upaya pemerintah untuk menanggulangi dampak COVID-19 terhadap kegiatan perekonomian khususnya bagi Usaha Mikro dan Kecil. Sampai dengan saat ini, Program Bela Pengadaan sudah melibatkan 71 K/L/PD, dan diharapkan Bela Pengadaan dapat mempermudah proses belanja langsung dan mendukung adanya pembinaan UMK untuk Go-Digital,” ujar Roni.

Menurut LKPP, dengan sistem elektronik dan SDM pengadaan yang semakin baik kompetensinya, pemerintah mampu menghemat Rp90 triliun melalui e-tendering dan e-purchasing. Selain itu, LKPP juga melakukan kolaborasi teknologi dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) melalui integrasi sistem, seperti OSS BKPM untuk data perijinan usaha, Kementerian Keuangan untuk data Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), Sistem Informasi Pemerintah Daerah untuk data Perencanaan dan Anggaran Pemerintah Daerah dengah Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan.

Upaya yang dilakukan LKPP lainnya adalah dengan membentuk SDM Pengadaan Barang/Jasa yang kompeten dan profesional serta kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang unggul dan modern. Keberadaan JF PPBJ sebagai pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pengadaan menjadi lebih profesional.

“Tantangan lain yang harus dihadapi adalah tren belanja masih belum menunjukkan perbaikan kualitas yang signifikan. Data LKPP menunjukkan Nilai belanja pengadaan setiap tahun cenderung mengalami peningkatan, namun yang diumumkan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan nilai realisasi transaksi yang dilaksanakan oleh K/L/PD belum mencapai 100%,” jelas Roni.

Sesuai arahan Presiden, LKPP mengajak semua K/L/PD untuk melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan 2021 dengan mengumumumkan RUP di SIRUP masing-masing K/L/PD, mengingat perencanaan dan pelaksanaan pengadaan yang mendekati akhir tahun berjalan akan menyebabkan penumpukan 2 bulan terakhir. Akibatnya, kualitas pekerjaan buruk dan bahkan bisa berdampak pada wanprestasi.

“Jika semua Pengguna Anggaran disiplin dan konsisten menjalankan ketentuan ini, proses pengadaan menjadi terencana dan berbagai kegiatan sudah dapat dilaksanakan melalui Tender Pra-DIPA/DPA SKPD sehingga pada akhirnya masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang baik dan berkualitas.” tegasnya.

Sementara itu, potensi belanja Pengadaan untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pada Tahun 2020 sebesar Rp318,03 Triliun atau 37% dari total belanja pengadaan, realisasinya baru sebesar Rp82,64 Triliun (25,99% dari total potensi belanja untuk UKM).

Olehnya itu, untuk bisa mengejar angka 40% sesuai mandat UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, berarti belanja pengadaan untuk Usaha Mikro dan Kecil harus ditingkatkan lagi.

“Pimpinan Kementerian, Lembaga dan Kepala Daerah didorong untuk berkontrak dengan UMK untuk paket pengadaan yang nilainya s.d Rp2,5 Miliar, sementara untuk paket pengadaan yang nilainya di atas Rp2,5 Miliar dapat berkontrak dengan Usaha Besar dan Menengah yang tetap melibatkan peran UMK dan penggunaan Produk Dalan Negeri (PDN) dalam pemenuhan barang/jasa,“ ungkapnya.(ema)


Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Back to top button
Close