HUKUM

Layangkan Surat Somasi, Nasrudin Lamablawa Tuntut Pencabutan SK BPH Dan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton


Buton, OborSultra.com – Dosen Tetap Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Buton (UMB), Nasrudin Lamablawa, S.Pd.I., MA, melayangkan surat somasi kepada Rektor dan Badan Pembina Harian (BPH) Universitas Muhammadiyah Buton melalui kuasa hukumnya Adv. Apri Awo. SH. CIL, Selasa (18/8/2020).

Surat somasi bernomor 015/S-ADV/A.A/VIII/2020 dan nomor 016/S-ADV/A.A/VIII/2020 masing-masing ditujukan kepada BPH Universitas Muhammadiah Buton dan Rektor UMB diterima salah satu security UMB.

Somasi ini merupakan reaksi dari surat BPH Universitas Muhammadiyah Buton Nomor : 012/Tahun 1441 H/2020 M dan surat Rektor UMB Nomor : T/135/UMB.R/KP.02.02/2020 tanggal 15 Dzulhijjah 1441 H / Tertanggal 05 Agustus 2020, tentang Pemberhentian Dosen Tetap Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Buton.

Kuasa hukum Nasrudin Lamablawa, Adv. Apri Awo. SH. CIL, mengatakan ada beberapa poin yang menjadi pokok surat somasi adalah bahwa tindakan asusila dan amoral yang dituduhkan BPH UMB dan Rektor UMB kepada klienya belum memiliki putusan dari lembaga peradilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht), berhubung tindakan asusila adalah perbuatan tindak pidana yang kewenangannya berada pada lembaga peradilan dan putusannya harus memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).

“Demikian juga dengan tindakan amoral, ini adalah perbuatan baik dan buruk seseorang yang berkaitan dengan kode etik seorang pegawai pada suatu institusi. Dalam hal ini seyogyanya yang dapat melakukan pembuktian tindakan amoral  tersebut adalah wewenang Lembaga Kode Etik Kampus Universitas Muhammadiyah Buton,” lanjut Apri.





“Selanjutnya, klien kami tidak pernah diberi kesempatan untuk mengklarifikasi atau diberi ruang untuk melakukan pembelaan diri sebab diduga Rektor UMB dalam mengeluarkan surat pemberhentian tidak cukup 1 x 24 jam. Reputasi dan pengabdian klien kami selama 12 tahun sejak diangkat menjadi dosen tetap pada tahun 2008 silam pupus tanpa proses klarifikasi apalagi pembelaan atas tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya tanpa proses peradilan maupun sidang kode etik profesi oleh lembaga berwenang,” ucapnya.

“Dalam kasus ini, diduga pemberhentian terhadap klien kami adalah atas desakan dan intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab bukan murni hasil kajian lembaga berwenang yang mengakibatkan klien kami mengalami kerugian materil maupun immateril bahkan sanksi social dari lingkungan masyarakat sekitarnya,” terangnya.

“Dengan demikian, berdasarkan proses yang tidak manusiawi terhadap klien kami, menuntut BPH UMB dan Rektor UMB segera mencabut surat keputusan BPH UMB nomor 012/Tahun 1441 H/2020 M dan surat Rektor UMB Nomor : T/135/UMB.R/KP.02.02/2020 tanggal 15 Dzulhijjah 1441 H/Tertanggal 05 Agustus 2020, tentang Pemberhentian Dosen Tetap Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Buton atas nama Nasrudin Lamablawa, S.Pd.I., MA,” tutup Apri.(*SDI)


Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Back to top button
Close