DAERAH

Unjuk Rasa Forum Masyarakat Bersatu Lingkar Anggaberi (Formakar) Tuntut Transparansi Izin Amdal PT. Tani Prima Makmur


Konawe, OborSultra.com – Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Forum Masyarakat Bersatu Lingkar Anggaberi (Formakar) melakukan unjuk rasa di depan kantor PT. Tani Prima Makmur (TPM) mempertanyakan tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) industri PT. TPM, Rabu (19/8/2020).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup yang merupakan pengganti PP 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan disebutkan bahwa AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada Iingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.

Kordinator lapangan Formakar, Irsan Pagala, dalam orasinya mengatakan meminta pihak PT. Tani Prima Makmur (TPM) menegakkan azas transparansi terkait izin AMDAL dan perekrutan tenaga kerja lingkar pabrik.

Menurutnya, dengan kehadiran PT. TPM di Desa Lerehoma Kec. Anggaberi Kab. Konawe seharusnya dapat memberikan nilai manfaat dan skala prioritas dalam perekrutan tenaga kerja bagi masyarakat lokal yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah, namun kenyataannya PT. TPM tidak dapat menunjukkan izin AMDAL industri serta tidak melaksanakan komitmen dalam perekrutan tenaga kerja di lingkar pabrik.

“Kami meminta agar PT. Tani Prima Makmur (TPM) menegakkan transparansi terkait izin AMDAL serta perekrutan tenaga kerja di lingkar pabrik,” kata Irsan.

“Kami menduga bahwa PT.TPM tidak memiliki izin AMDAL industri dan secara konstitusi telah melanggar perundang-undangan pembangunan pabrik yang ada di Kec. Anggaberi yang menimbulkan dampak bagi masyarakat dengan rusaknya sumber air yang sudah terkontaminasi serta rusaknya udara dengan banyaknya debu akibat lalu lalang mobil pabrik,” tegasnya.

Massa aksi meminta kejelasan dengan pokok tuntutannya adalah :

  1. Meminta kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) untuk mentransparansikan Penerbitan Izin Lingkungan (UPL/UKL) dokumen AMDAL industri PT. TPM,
  2. Meminta kepada Dinas Perizinan Kab. Konawe untuk mentrasparansikan terkait penerbitan IMB PT. TPM,
  3. Meminta Pemda Konawe untuk menghentikan sementara waktu proses pembangunan pabrik kelapa sawit sebelum adanya kejelasan kepemilikan IMB dan AMDAL,
  4. Apabila tuntutan ini tidak diindahkan dalam waktu 2 X 24 jam maka massa aksi yang tergabung dalam Formakar bersama masyarakat lingkar Kec. Anggaberi akan memboikot jalan sampai tidak terjadi aktifitas perusahaan.

Massa aksi juga meminta kepada DPRD Kab. Konawe agar melakukan haring besama pihak perusahaan dan masyarakat Desa Anggaberi untuk membahas transparansi perekrutan tenaga kerja di lingkar pabrik.

Wakil ketua III DPRD Konawe, Rusdianto, mengatakan akan segera melakukan haring dan memangil pihak perusaan PT. TPM, pemerintah Kec. Anggeberi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perizinan serta dinas-dinas terkait lainnya di Kab. Konawe.(agus)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait


Back to top button
Close