DAERAH

Gelar Diskusi Optimalisasi SIP Penanganan Covid-19, Sukanto Toding: Kita Perlu Big Data Yang Terintegrasi


Kendari, OborSultra.com – Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan Sosialisasi dan diskusi optimalisasi Sistim Informasi Penanganan (SIP) Covid-19, diruang rapat kantor Balitbang Prov. Sultra, Kamis (20/8/2020).

Kegiatan ini dilatar belakangi oleh adanya beberapa regulasi mulai dari Keputusan Presiden, Instruksi Presiden serta Peraturan Menteri, dengan tujuan tersedianya sistim informasi (SIP) penanganan dampak Covid-19, adanya penyajian data terpilah tentang kegiatan penanganan dampak Covid-19 di Sultra, adanya penyediaan aplikasi antarmuka yang menyajikan informasi dan data penanganan Covid-19 secara cepat bagi pemangku kepentingan di Sultra, serta adanya penyajian data, informasi dan kajian perihal dampak penaganan Covid-19 terhadap keadaan ekonomi masyarakat Sultra.

Baca Juga:

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Ir. Sukanto Toding, MSP, MA, mengatakan ada beberapa isu yang diangkat dalam diskusi ini.

“Beberapa poin isu yang didiskusikan dalam kegiatan ini, yaitu adanya integrasi data melalui implikasi penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menyangkut konsistensi data Pemda dengan penerima, nama ganda, ber NIK atau tidak, mekanisme tracking melalui sistim kependudukan serta manajemen up-dating DTKS,” kata Sukanto.

“Tersedianya big data yang terintegrasi di semua tingkatan sangat baik sebagai kontrol dalam pemberian bantuan kepada masyarakat agar tidak terjadi penumpukan, over lapping maupun adanya pengaduan masyarakat terdampak Covid-19 yang belum menerima bantuan dari pemerintah,” terangnya.

“Balitbang Sultra juga telah mengadakan sebuah website dengan link laporbansos.sultraprov.go.id yg bisa diakses oleh OPD maupun masyarakat untuk bisa melaporkan masyarakat yang terdampak Covid-19 agar dapat terdata dan memudahkan untuk menyalurkan bantuan. Jadi dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dengan OPD untuk menginput datanya kedalam web tersebut,” ujarnya.(wln)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Back to top button
Close