DAERAH

Ekonomi Makin Terpuruk, Arokap Dan Asosiasi UMKM Kota Kendari Desak Aturan Pembatasan Jam Malam di Cabut


Kendari, OborSultra.com – Melihat keresahan yang dialami pelaku usaha, DPRD Kota Kendari menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah terkait penanganan Covid-19 dan penerapan protokol kesehatan pada tempat-tempat hiburan, minimarket, rumah makan dan tempat perbelanjaan di kota Kendari yang dilaksanakan di ruang rapat DPRD kota Kendari, Selasa (22/9/2020).

Dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah Pengurus Asosiasi Rumah Makan, Karaoke dan Pub (AROKAP) serta Asosiasi UMKM yang berada di Kota Kendari ini pembahasannya terfokus pada surat edaran Wali Kota Kendari Nomor 443.1/2992/2020, tentang Pembatasan Aktivitas Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan Resiko Penyebaran Covid-19 Di Kota Kendari.

Ketua AROKAP Kendari, Amran menyampaikan keluhan para pengusaha dan sektor jasa lainnya yang tergabung dalam asosiasi tersebut, terkait penerapan Surat Edaran tersebut. Mereka menilai bahwa kebijakan itu sangat berdampak terhadap aktivitas usaha para anggota asosiasi karena mayoritas menjalankan usahanya di malam hari.

“Perlu saya sampaikan Pak Wali Kota, dari sisi ekonomi, kebijakan pembatasan jam malam itu jelas sangat berdampak terhadap usaha teman-teman yang tergabung dalam AROKAP Kendari,” kata Amran.

Ia memaparkan bagaimana terpuruknya perekonomian masyarakat dengan dampak pandemi Covid-19 ditambah dengan adanya pembatasan jam malam untuk pelaku usaha di Kota Kendari.

“Kami sangat mendukung penerapan protokol kesehatan, tapi kami menyampaiakan untuk meninjau kembali surat edaran Wali Kota Kendari terkait pembatasan jam malam, mengingat nasib pengusaha di Kendari kini sudah di ambang kehancuran” tegas Amran.

Dalam pertemuan tersebut Ketua Asosiasi UMKM Kota Kendari juga menyampaikan keprihatinannya terkait peraturan pembatasan jam malam tersebut.

“Kami Asosiasi UMKM Kota Kendari merasa tidak lama lagi gulung tikar, jika dilihat juga pemerintah selama menyalurkan bantuan sembako kemasyarakat tidak pernah memanfaatkan kami selaku UMKM, agar perputaran ekonomi bisa berputar juga di masyarakat lokal. Lihat selama diterapkan aturan tersebut, tetap tidak ada perubahan, tetap saja kasus Covid-19 meningkat, malah ekonomi ikut melemah, aturannya cabut saja” ungkap Rosdiana Nurdin.

Salah seorang pelaku UMKM yang tak mau disebutkan namanya menilai pemerintah Kota Kendari tidak mampu mengenali karakter masyarakatnya sendiri, sehingga dalam mengambil keputusan selalu bertentangan dengan kondisi masyarakatnya.

“Kelemahan Pemerintah kota kita adalah tidak mengenal karakter masyarakatnya, sehingga selalu tidak tepat dalam mengambil kebijakan, ekonomi kota Kendari itu lebih keras arusnya di malam hari” tutup salah seorang pelaku UMKM yang hadir dalam rapat tersebut.

Ketua satuan tugas Covid-19 Kota Kendari yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari, Asosiasi Arokap dan Asosiasi UMKM kota Kendari, dipimpin oleh Andi Silolipu selaku Ketua Panitia Khusus (Pansus) Coronavirus disease 2019 Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Kendari ini.

“Kami Menilai Penerapan Pembatasan Jam malam sangat tidak tepat, apa lagi melihat perkembangan intensitas Covid-19 tetap saja meningkat sekalipun peraturan itu diterapkan,malah menimbulkan masalah baru yaitu pelemahan ekonomi” ungkap Andi Silolipu.

Sebelum ditutupnya rapat tersebut dikeluarkannya keputusan, yang meminta Wali Kota Kendari untuk mencabut aturan terkait pembatasan jam malam di Kota Kendari. NHI

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait


Back to top button
Close