fbpx
PENDIDIKAN

Laporan Siswa Tak Lolos PPDB Meski Rumah Dekat Sekolah Diterima Ombudsman


Jabar, OborSultra.com – Lima laporan masyarakat terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 di Jawa Barat, diterima Ombudsman Prov. Jawa Barat hari ini, Selasa (23/6/2020).

Kepala Ombudsman Jabar, Haneda Sri Lastoto, menuturkan 5 laporan yang diterima terkait calon siswa di tingkat SD hingga SMA yang masuk melalui jalur afirmasi. Jalur afirmasi adalah jalur penerimaan PPDB yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.


Haneda menyatakan, orang tua calon siswa jalur afirmasi mengaku anaknya tidak diterima di sekolah negeri, padahal letak rumah dengan sekolah dekat atau sesuai zonasi. Mereka juga mempertanyakan proses penerimaan siswa baru melalui jalur afirmasi.

Saat dikonfirmasi OborSultra.com, Haneda mengatakan bahwa ia baru menerima lima laporan terkait PPDB.

Baca Juga:

“Sampai minggu ini kita baru terima lima laporan, lima laporan tadi melibatkan SD, SMP, dan SMA semua di jalur afirmasi,” ujar Haneda.

Haneda menilai laporan dari masyarakat mengenai PPDB menandakan sosialisasi yang dilakukan penyelenggara tidak sepenuhnya dapat diakses masyarakat. Untuk itu Ombudsman Jabar meminta penyelenggara memberikan informasi yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat.

“Memang sosialisasi yang selama ini khususnya di masa pandemi ini sudah dilakukan oleh pihak penyelenggara sekolah, namun tidak sepenuhnya bisa terakses oleh masyarakat,” ucapnya.

Di sisi lain, kata Haneda, masyarakat juga semestinya aktif mencari informasi mengenai PPDB dan membacanya secara cermat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebab Haneda menilai masyarakat yang berada dalam level ekonomi menengah ke bawah sering tertinggal informasi karena sehari-hari mesti berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya.

Olehnya itu, Haneda menyarankan ke depan sosialisasi PPDB tidak mepet dengan waktu penyelenggaraan PPDB.

“Jadi, sebaiknya memang harus ada jeda waktu yang cukup lama dalam proses sosialisasi, sehingga ketika informasi ini diulang-ulang maka publik atau masyarakat menengah ke bawah dapat memahaminya,” katanya.

Haneda menyebut 1 dari 5 laporan yang diterima sudah ditindaklanjuti dengan diberikan penjelasan. Pelapor sudah menerima atau legowo anaknya tak diterima di sekolah negeri. Sementara 4 laporan lain sedang diproses dengan berkoordinasi ke pihak sekolah ataupun instansi terkait lainnya.(*ema)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Back to top button
Close