INTERNASIONAL

Saling Tuding, Ingris dan Taliban Salahkan Amerika, Joe Biden Salahkan Ashraf Ghani

"Pemerintah AS hanya akan mengakui pemerintah Taliban jika menghormati hak-hak perempuan dan menjauhi kelompok teroris"


Jakarta, OborSultra | Presiden Ameriaka Serikat (AS) Joe Biden, mendapat kecaman di dalam dan luar negeri terkait penanganan penarikan pasukan AS dari Afghanistan yang tanpa perhitungan yang menyebabkan kekacauan di bandara Kabul setelah sedikitnya 20 orang tewas selama tujuh hari di dalam dan sekitar bandara.

Media Inggris melaporkan pada Minggu (22/8) tujuh warga Afghanistan meninggal saat kekacauan terjadi di dekat bandara Kabul yang merupakan pusat lokasi evakuasi ribuan warga negara asing dan penduduk lokal.


“Belasungkawa kami untuk keluarga tujuh warga sipil Afghanistan yang tewas di keramaian di Kabul,” kata juru bicara Kementerian Pertahanan Inggris seperti diberitakan AFP.

Baca Juga:

Tayangan media Inggris Sky News pada Sabtu mengungkap setidaknya ada tiga mayat yang sudah ditutupi kain putih di luar bandara.

Dalam pernyataan yang lain kementerian pertahanan mengungkap Inggris telah mengevakuasi hampir 4.000 orang dari Afghanistan sejak 13 Agustus.

“Krisis di luar bandara Kabul sangat disayangkan. Fokus kami mengevakuasi semua warga negara asing secepat mungkin,” kata sumber dari NATO.

Amerika Serikat (AS) dan sekutunya tengah berupaya menangani ribuan orang yang ingin keluar dari Afghanistan usai Taliban menguasai negara ini. AS menyatakan tenggat waktu terakhir evakuasi pada 31 Agustus.

Pekan lalu Biden mengatakan para pemimpin G7 akan melakukan pendekatan bersama terhadap Taliban. Ia juga mengatakan telah mengadakan pembicaraan bilateral dengan Johnson, Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Italia Mario Draghi.

Dilaporkan dari Media Inggris, PM Inggris, Johnson berencana untuk mendorong Biden memperpanjang tenggat 31 Agustus untuk menarik pasukan AS dari Afghanistan sehingga lebih banyak orang dapat dievakuasi

Taliban Menyalahkan Amerika

Taliban justru menuding Amerika Serikat (AS) sebagai biang kerok penyebab kekacauan evakuasi puluhan ribu orang di bandara Kabul. Evakuasi dilakukan sejak Taliban menguasai Afghanistan dua pekan lalu.

Pejabat tinggi Taliban Amir Khan Mutaqi mengatakan pasukan AS telah “gagal” setelah sedikitnya 20 orang tewas selama tujuh hari di dalam dan sekitar bandara.

“Amerika, dengan segala kekuatan dan fasilitasnya … telah gagal menertibkan bandara. Ada kedamaian dan ketenangan di seluruh negeri, tetapi hanya ada kekacauan di bandara Kabul,” kata pejabat Taliban Amir Khan Mutaqi, diberitakan AFP, Minggu (21/8).

Setidaknya dua orang tewas setelah berpegangan pada jet militer AS saat lepas landas untuk mengevakuasi warga negara dan sekutunya.

Ada kekhawatiran akan ancaman keamanan dengan Uni Eropa mengakui “tidak mungkin” untuk mengevakuasi semua orang yang berisiko dari Taliban.

Khalil Ur-Rahman Haqqani, seorang tokoh Taliban terkemuka yang saat ini bertanggung jawab atas keamanan Kabul mengatakan kepada Al Jazeera, “semua warga Afghanistan” harus merasa aman di bawah Imarah Islam mereka dan bahwa “amnesti umum” diberikan di 34 provinsi negara itu.

Presiden Biden menyalahkan pemerintahan Ashraf Ghani

Presiden Biden menyalahkan pemerintah Afghanistan sebelumnya Ashraf Ghani, yang telah melarikan diri dari negara itu, karena menyesatkan AS dengan anggapan bahwa 300 ribu pasukan keamanan Afghanistan yang sudah dilatih AS selama bertahun-tahun dengan biaya miliaran dolar akan mampu melawan Taliban.

“Presiden Ghani bersikeras pasukan Afghanistan akan berperang, tetapi ternyata dia salah,” ungkapnya, merujuk pada percakapan telepon pribadi yang dilakukan kedua presiden sejak Biden mengumumkan pada April bahwa dia akan menarik pasukan AS pada 11 September.

“Para pemimpin politik Afghanistan menyerah dan melarikan diri. Militer Afghanistan runtuh, tanpa berusaha untuk berperang … Pasukan Amerika tidak dapat dan tidak boleh berperang dan mati dalam perang yang pasukan Afghanistan sendiri tidak mau berjuang untuk negara mereka sendiri,” katanya,

Menghadapi banjir kritik karena tidak mengevakuasi lebih banyak personel AS dan Afghanistan sebelum jatuhnya Kabul pada akhir pekan, Biden mengatakan pemerintah Afghanistan telah gagal menyampaikan keadaan militernya sendiri.

“Pemerintah Afghanistan melarang kami mengorganisir eksodus massal untuk menghindari memicu krisis kepercayaan,” katanya, mengungkapkan rincian panggilan telepon dengan Ghani.

“Di bawah arahan saya, departemen luar negeri terus menjangkau untuk berkomunikasi dengan warga Amerika yang tersisa … untuk memastikan keberadaan mereka dan apa rencana mereka,” katanya dari Gedung Putih, Senin.

“Kami bekerja keras dan secepat yang kami bisa untuk mengeluarkan orang-orang. Itulah misi kami. Itulah tujuan kami.”

Pemerintahan Biden menambahkan pasukan AS juga akan memperluas perimeter di sekitar Bandara Kabul saat mereka mengupayakan lebih banyak lagi evakuasi.

Dia menegaskan Taliban telah bekerja sama dalam upaya evakuasi.

Dalam pidatonya kepada masyarakat Amerika setelah mempersingkat liburannya, Presiden AS mengatakan tujuan perang telah tercapai dan sudah waktunya untuk pergi, menyalahkan pemerintah Afghanistan yang mati kutu atas penarikan yang ceroboh yang telah melihat negara muslim itu runtuh ke dalam kekacauan.

“Misi itu tidak pernah seharusnya tentang pembangunan bangsa, itu tidak pernah seharusnya menciptakan demokrasi terpusat yang bersatu,” katanya, berbicara di Gedung Putih pada hari Senin (Selasa AEST).

“Misi kami di Afghanistan tidak pernah seharusnya membangun bangsa,” kata Presiden, mengakui menyerahnya pasukan Afghanistan kepada Taliban yang telah menyebabkan ribuan orang Afghanistan yang ingin mengingsi tidak bisa memasuki bandara di Kabul.

Beberapa jam setelah Biden berbicara, pemerintah AS mengatakan akan mengakui pemerintah Taliban hanya jika menghormati hak-hak perempuan dan menjauhi kelompok teroris seperti al-Qa’ida.

“Pemerintah Afghanistan di masa depan yang menjunjung tinggi hak-hak dasar rakyatnya, yang tidak menampung teroris dan yang melindungi hak-hak dasar rakyatnya termasuk hak-hak dasar dasar setengah dari penduduknya – perempuan dan anak perempuannya – itulah pemerintahan yang kami akan dapat bekerja sama,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price.(*ard)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker