DAERAH

Pansus DPRD Kab. Butur Diduga Lecehkan Lembaga Koperasi


Buranga, OborSultra.com – Pengusiran salah satu Dewan Pengawas (Dewas) Koperasi Konami Bina Sejahtera Buton Utara oleh salah satu anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kab. Butur pada rapat Pansus yang digelar di Ruang Rapat DPRD, Senin (19/10) terkait pengadaan barang untuk masyarakat terdampak Covid-19, dianggap melecehkan lembaga Koperasi Konami Bina Sejahtera.

Hal ini diungkap bendahara Koperasi Konami Bina Sejahtera Butur, Fibi Yasri, SH, di kantornya, di kompleks pasar Mina-Minanga Kab. Butur, Jumat (23/10/2020).

Baca juga: Kapolres Butur Semangati Pekerja, Dukung Produk Organik VCO dan CCO Kabupaten Buton Utara

Menurut Fibi, perlakuan Pansus DPRD Kab. Butur pada rapat Pansus yang digelar di Ruang Rapat DPRD, Senin (19/10), sangat tidak elegan dan terkesan tendensius.

“Sebagai anggota Pansus, seharusnya mereka paham tentang mekanisme kerja koperasi yang bersifat kolektif. Pengusiran dengan cara yang sangat kasar disampaikan oleh Josri, anggota Pansus dari fraksi PAN, kepada dewas koperasi ketika salah satu dewas menyampaikan jawaban atas pertanyaan salah satu anggota Pansus. Rapat Pansus yang seharusnya menjadi tempat mencari informasi dan data, akhirnya menjadi ajang tontonan arogansi anggota Pansus DPRD Butur, hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang anggota dewan,” ungkap Fibi.





Ia mengatakan, dalam Rapat Pansus DPRD Kab. Butur, pengurus Koperasi Konami Bina Sejahtera telah menyampaikan legalitas lembaga yang berbadan hukum sejak tahun 2017. Informasi dan data jenis barang, besaran jumlah serta jadwal pengiriman sesuai kontrak telah disampaikan oleh pengurus secara kooperatif dan terbuka, namun Pansus DPRD Kab. Butur terkesan arogan dan tendensius.

Baca juga: Hadiri Panen Raya Padi Organik, Bupati Abu Hasan: Pertanian Organik Tren Pangan Dunia

“Pansus hanya berusaha menekan, memanfaatkan kegugupan ketua koperasi yang memang menderita agoraphobia (rasa takut atau cemas berlebihan pada tempat atau situasi yang membuat penderitanya merasa panik, malu, tidak berdaya, atau terperangkap). Mereka (Pansus) menganggap bahwa yang bisa memberikan data dan informasi hanya ketua, padahal dalam Lembaga Koperasi, Pengurus terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Pengelola,” jelasnya.

Baca juga: Bupati Buton Utara Launching Perdana Ekspor Kopra Putih Ke China

Ia menjelaskan, bahwa Dewan pengawas (Dewas) bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan atas pengelolaan keperasi. Tanggung Jawabnya meliputi tanggung jawab dalam kegiatan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengelolaan usaha koperasi, serta tanggung jawab dalam membuat laporan yang baik.

Ditambahkan pula, sesuai Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian dan Lembaga diharuskan membeli produk dalam negeri. Perpres tersebut juga wajib memprioritaskan pengadaan bagi usaha kecil. Di tengah masa pandemi, hal itu menjadi momen terbaik sebab penting memulihkan perekonomian dengan melibatkan peran UMKM.

Baca juga: Buton Utara Siapkan Petani Untuk Ekspor 700 Ton Biji Mete Organik Ke Pasar Eropa

Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Koperasi yang mewajibkan pemerintah termasuk Kementerian/Lembaga dan BUMN dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional mewajibkan alokasi anggaran minimal 40 % untuk melakukan belanja barang modal bagi usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendorong UMKM tumbuh di tengah Pandemi.

“Saya fikir, Koperasi Konami ini sudah menjalankan kegiatannya sesuai arahan pemerintah, yaitu mendorong UMKM tumbuh di tengah pandemi Covid-19. Koperasi Konami sebagai penyedia barang dan jasa telah melibatkan hampir seluruh pedagang kelontong dan beberapa distributor beras yang ada di Kab. Buton Utara, mulai dari desa Dampala Jaya, Rantegola, Labulanda, Lambale, Kioko dan beberapa desa lainnya, serta melibatkan hampir semua toko kelontong yang berada di Ereke serta Wa Ode Buri,” tutupnya.(ema)


Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Back to top button
Close