DAERAH

DPRD Sultra Desak Gubernur Segera Lockdown Wilayah, Danrem atau Kapolda Pimpin GT Covid-19


Kendari, OborSultra.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Muh. Endang. SA, S.Sos, SH, M.AP., mendesak Gubernur Ali Mazi untuk segera mengambil langkah strategis dengan melakukan Lockdown dan menetapkan Danrem atau Kapolda Pimpin Gugus Tugas Covid-19 untuk mencegah merebaknya wabah covid-19 di wilayah Sulawesi Tenggara.

Hal tersebut disebutkan Muh. Endang melalui siaran pers yang diterima OborSultra.com, Jumat (27/3/2020).

“Dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Angka ODP di Sultra menunjukan kenaikan setiap saat. Artinya, pergerakan orang dari pintu-pintu kedatangan berpotensi menjadi ODP, dan bisa saja mereka PDP yang luput dari deteksi. Terbaru, Kabupaten Muna, khususnya Kota Raha, merupakan lampu kuning penyebaran Covid-19 setelah penyelenggaraan kegiatan seminar beberapa waktu lalu. Di antara kasus positif Corona di Sulawesi Selatan dikonfirmasi bahwa mereka memiliki jejak perjalanan ke Muna mengikuti kegiatan tersebut. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan rapid test di Muna, dan langkah-langkah antisipatif lainnya.

2. Koordinasi antara tim Gugus Tugas Covid-19 Sultra tidak berjalan efektif karena kuranngya koordinasi antara Dinas Kesehatan Priovinsi dan RSUD Bahteramas, yang berdampak pada keterlambatan pengiriman sampel swab pasien PDP asal Kolaka. Akibatnya, sampai saat ini hasil uji swab pasian PDP asal Kolaka belum ada karena memang terlambat dikirim. Masyarakat Kolaka, terutama yang memiliki kontak dengan pasien PDP yang meninggal, telah dilanda keresahan dan kecemasan atas belum adanya hasil laboratorium itu. Oleh karena itu, Gugus Tugas Covid-19 harus dievaluasi. Gugus Tugas harus memperkuat koordinasi, jangan bekerja sendiri-sendiri, yang ujungnya saling menyalahkan.

3. Di tengah semakin bertambahnya jumlah OPD, sosialisasi Covid-19 di daerah justru masih sangat minim. Fakta yang saya temukan sendiri di Kabupaten Konawe Selatan, ada anggota masyarakat yang bertanya, desinfektan itu apa? Dan kenapa harus pakai masker? Oleh karena itu, masjid-masjid yang merupakan fasilitas umum yang menyentuh lapisan masyarakat terbawah harus digandeng untuk menyosialisasikan bahaya Covid-19. Masjid jumlahnya banyak, dan kegiatannya paling tidak lima kali sehari. Sekalipun shalat berjamaah dilarang, tidak berarti pengurus masjid sudah tidak boleh ke masjid. Kepala daerah harus segera bergerak. Jangan hanya sekadar mengeluarkan himbauan, tapi dibutuhkan langkah konkrit yang nyata dan tegas.

4. Kepolisian harus tegas membubarkan keramaian. Kapolda Sultra harus mengevaluasi para kapolres yang tidak menegakkan maklumat Kapolri. Selanjutnya, untuk memudahkan penegakan Protokol Nasional Penanggulangan dan Pencegahan Covid-19, sebaiknya kendali GT Covid-19 Sultra diambilalih atau diserahkan kepada Danrem atau Kapolda selaku satuan Komando teritorial dan Kamtibmas. Dalam situasi krisis seperti ini, satuan-satuan keamanan nasional paling efektif dan disiplin dalam menangani kedaruratan.

5. Sulawesi Tenggara sudah sangat penting untuk melakukan pembatasan lalu lintas orang. Hentikan rute penyeberangan laut baik di perlintasan antar provinsi maupun dalam daerah. Hentikan operasi kapal cepat, kapal fery, dan bus antar provinsi untuk mengangkut penumpang orang. Yang boleh diangkut hanya pasokan logistik dan kebutuhan medis. Wilayah perlintasan antar provinsi maupun kabupaten segera dijaga dengan ketat. Distribusi Pasokan logistik, kebutuhan pemerintahan dan kebutuhan medis antrakab/kota bisa dilakukan oleh Basarnas, Kapal Perang TNI AL Lantamal Kendari, dan kapal-kapal patroli Polairud.

6. Operasional bandara di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara dibatasi hanya untuk angkutan logistik dan kebutuhan medis. Jika terpaksa mengangkut penumpang, harus melewati proses pemeriksaan yang ketat, baik kondisi kesehatan maupun alasan melakukan perjalanan.

7. Pemda bekerjasama dengan Bulog harus menjaga pasokan dan melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok, terutama beras, akibat panic buying. Awasi toko-toko beras agar tidak melambungkan harga tanpa kendali. Instansi pertanian dan pangan serta perdagangan di provinsi segera berkoordinasi dengan Bulog untuk menghitung ketersediaan pangan dan pendistribusiannya, agar bisa dilakukan antisipasi sebelumnya.

8. Gubernur segera mengajukan usulan perubahan APBD untuk direalokasi dalam rangka pembelian APD, rapid test, fasilitas kesehatan pendukung lainnya serta dukungan insentif bagi tenaga kesehatan.

“Demikian siaran pers ini. Sekali lagi saya himbau Bapak Gubernur Sultra untuk tampil kedepan menunjukkan wibawa dan kepemimpinan-nya. Membawa Kita melawan dan keluar dari krisis pandemi Corona ini,” seperti dalam siaran pers yang diterima OborSultra.com.(*ade)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait


Back to top button
Close