DAERAH

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani


Buranga, OborSultra.com – Tingginya tuntutan masyarakat akan terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabilitas, bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) mengakibatkan reformasi birokrasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah. Reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju ke Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), kantor Badan Pertanahan Kabupaten Buton Utara, melakukan penandatanganan piagam pencanangan pembangunan zona integritas di di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Utara, Selasa, (27/10/2020).

Pencanangan ditandai dengan penandatanganan piagam sebagai wujud komitmen, keinginan sekaligus kesungguhan mencegah korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Butur, demi menciptakan sistem pemerintahan yang baik, efektif dan efisien.

Dalam penandatanganan piagam ini, Pjs. Bupati Buton Utara, Hery Alamsyah, SE. M.Si, didampingi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Buton Utara, Drs. H. Abdul Rahman, SH. M.Si, Kepala Perwakilan Ombusman Sultra, Mastri Susilo, S.Pd dan Forkopimda Buton Utara, sebagai wujud komitmen, keinginan sekaligus kesungguhan mencegah korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Butur, demi menciptakan sistem pemerintahan yang baik, efektif dan efisien.

Hery Alamsyah, dalam sambutannya mengajak semua pihak merapatkan barisan memberantas korupsi di Butur.





“Saya ajak semua untuk merapatkan barisan, menyatakan kebulatan tekad memberantas korupsi. Langkah yang diambil sudah tepat yakni meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aparatur, dalam rangka mewujudkan birokrasi yang berintegritas serta program percepatan reformasi birokrasi,” ujar Hery Alamsyah.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Butur, Abdul Rahman, mengatakan zona integritas adalah upaya mencegah korupsi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Zona Integritas merupakan predikat bagi instansi pemerintah yang memiliki komitmen mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sebagai upaya mencegah korupsi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik,” terangnya.

Pencanangan ini sebagai salah satu syarat penilaian mandiri reformasi birokrasi. Dalam upaya membangun zona integritas, Kantor Pertanahan Butur telah melaksanakan pelayanan di bidang pertanahan, baik yang bersifat strategis nasional maupun rutin.

“Kami telah menerapkan pola kerja cerdas, kerja ikhlas dan kerja tuntas. Segala kemampuan yang dimiliki, baik SDM maupun sarana prasarana dicurahkan dalam mewujudkan reformasi birokrasi,” tutup Abdul Rahman.


Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Back to top button
Close