HUKUM

Usai Ditetapkan Tersangka, Hado Hasina dan Nurrahmat Arsyad Digiring Masuk Hotel Prodeo

"Penahanan terhadap keduanya, terkait dugaan korupsi rekayasa Lalu Lintas (Lalin) di Kabupaten Wakatobi"


Kendari, OborSultra | Setelah sebelumnya berstatus sebagai tahanan kota dalam dugaan kasus korupsi proyek rekayasa lalu lintas di Kabupaten Wakatobi, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub), Sulawesi Tenggara (Sultra), Hado Hasina dan salah seorang Dosen Universitas Halu Oleo (UHO), Nurrahmat Arsyad, akhirnya ditahan pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra, pada Rabu (28/07/2021) sore tadi.

Mengenakan rompi bertuliskan Tahanan Kejaksaan Tinggi, Keduanya terpantau keluar dari gedung Kejati Sultra dikawal sejumlah petugas dari Kejaksaan Tinggi menuju Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIA Kendari, Rabu (28/07/2021).


Hado Hasina selanjutnya di bawa oleh pihak kejaksaan menuju Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Kendari dengan menggunakan rompi yang bertuliskan Tahanan Kejaksaan, Rabu 28 Juli 2021, sekitar pukul 17:00 Wita

Baca Juga:

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIA Kendari, Iwan Mutmain saat dihubungi awak media, ia mengatakan Kadishub Sultra, Hado Hasina dan seorang Dosen diantar oleh pihak Kejati Sultra untuk dilakukan penahanan.

“Ya benar, tadi (Rabu) diantar orang Kejati, tadi diantar dua orang, Pak Kadis (Hado Hasina) sama satu orang dosen (Nurrahmat Arsyad),” jelasnya.

Penahanan terhadap keduanya, terkait dugaan korupsi rekayasa Lalu Lintas (Lalin) di Kabupaten Wakatobi. Kasus itu bergulir pada tahun 2017, saat Dishub bekerjasama dengan LPPM Universitas Halu Oleo pada tahun 2017 lalu.

Sekitar tahun 2020 Kejati Sultra mengendus adanya kerugian negara dalam proyek tersebut, sehingga memeriksa sejumlah pihak termasuk Kadishub Sultra, Hado Hasina.

Kejati lalu melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi termasuk Kadis hub Sultra, Hado Hasina. Hingga akhirnya ditetapkan tersangka dan ditahan di Rutan Kelas IIa Kendari.

Langkah tegas yang dilakukan Kejati Sultra tersebut merupakan wujud komitmen korps Adhyaksa dalam menegakan hukum di bumi anoa untuk tidak memberikan ruang bagi tersangka pelaku korupsi untuk bebas, apalagi mengulangi perbuatannya.

Hal tersebut, sekaligus menjawab kritikan sejumlah elemen terhadap Kejati Sultra dalam memproses kasus dugaan korupsi rekayasa manajemen lalu lintas di Kabupaten Wakatobi.(*ade)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker