DAERAH

Inspektorat Sultra Pastikan Panggil Auditor Dana Covid BPBD, Diduga Ada Perbedaan Selisih Harga Dalam Pengadaan Barang

"Anggaran sebesar Rp1,043 miliar tidak sesuai ketentuan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)"


Kendari, OborSultra | Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bakal memanggil Inspektur Pembantu (Irban) atau yang melakukan audit kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tenggara (Sultra) soal pengadaan barang untuk penanganan Covid-19 Tahun Anggaran (TA) 2020.

Inspektorat Sultra, Gusti Pasaru melalui Sekertarisnya Wasid mengatakan, pihaknya akan memanggil Irban atau yang mengaudit Ikhwal tersebut supaya lebih jelas, lebih akurat informasinya. Saya akan konfirmasi dulu kepada yang menangani yang punya kegiatan di OPD itu. Supaya yang datang informasi itu lebih jelas.


“Saya akan panggil dulu Irbannya, saya sampaikan hal itu. Sehingga yang masuk informasi ke teman-teman media itu lebih akurat, lebih tepat. Sehingga nantinya jika datang kembali, adami informasi yang lebih jelas,” terang Wasid saat ditemui diruang kerjanya belum lama ini.

Baca Juga:

“Karena Kami ini ada 3 Irban, Irban I (satu), II (dua) dan III (tiga), dan Irban investigasi. Masing-masing Irban ini sudah ada wilayah kerjanya,” lanjutnya.

Lebih lanjut Wasid menjelaskan, misalnya Irban satu dia tangani OPD apa. Seandainya Irban ini ada, mungkin saya akan pertanyakan sekarang.

“Olehnya itu, jadi nanti kalau sudah ada mereka (Irban), Saya akan coba konfirmasi kepada mereka. Saya akan panggil mereka, sehingga apa yang dipertanyakan hal tersebut (Dugaan Mar Up BPBD Sultra), karena Irban-irban itu tiap tahun melakukan audit atau kerja rutin tahunan,” jelasnya.

Dimana sebelumnya, Front Rakyat Anti Korupsi (FRAKSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) telah melaporkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sultra di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pengadaan barang untuk penanganan Covid-19 tahun 2020 .

Ketua Fraksi Sultra, Rahmat Kobenteno mengatakan bahwa dokumen laporannya sudah diterima di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati Sultra pada Kamis, 5 Agustus 2021 sekitar pukul 13:00 Wita. Adapun yang menjadi materi laporannya terkait pengadaan barang untuk penanganan Covid-19 tahun anggaran 2020 sebesar Rp1,043 miliar yang tidak sesuai ketentuan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut Rahmat, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan oleh BPK Nomor 36.A/LHP/XIX.KDR/05/2021 tanggal 29 Mei 2021, terdapat indikasi kemahalan harga pengadaan Belanja Barang Penanganan Covid-19 salah satunya berkaitan dengan pengadaan hand sanitizer, sarung tangan, dan lain sebagainya senilai Rp1,04 Miliar.

“Dengan memperbandingkan harga satuan barang yang dibayarkan penyedia kepada supplier dengan harga satuan dalam kontrak dan memperhitungkan keuntungan/overhead yang diterima oleh penyedia dan hasil konfirmasi faktur, maka terdapat selisih perhitungan sebesar Rp1.04 miliar yang terindikasi sengaja di mark up harganya oleh PPK BPBD dalam pengadaan tersebut” terangnya.

Masih kata Rahmat, berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa proses penunjukan penyedia barang dan jasa dalam rangka penanganan Covid-19 dilakukan dengan metode penunjukan langsung yang mensyaratkan kepada penyedia untuk melampirkan bukti kewajaran harga.

Kewajaran harga tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan penyedia yang didukung dengan dokumen yang menjelaskan struktur harga penawaran yang relevan pada saat pelaksanaan pengadaan, antara lain bukti pembelian dari pabrikan/distributor, kontrak yang pernah dilakukan atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Sampai dengan pemeriksaan berakhir bukti kewajaran harga tersebut tidak dapat ditunjukkan oleh PPK dan penyedia dengan alasan bukti yang ada yang hilang sehingga tidak semua tersedia bukti pembeliannya. Penyedia hanya menyampaikan surat pernyataan kewajaran harga dan daftar supplier tempat pembelian barang,” jelasnya.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut berupa konfirmasi kepada pihak supplier menunjukkan bahwa penyedia membeli barang kepada pihak supplier tersebut dengan harga faktur berbeda dengan laporan penggunaan anggaran dari instansi BPBD Sultra.

Melansir sentralsultra.id mengkonfirmasi kepada pihak Kejati Sultra, namun informasi yang dihimpun, Kasus yang dilaporkan oleh Fraksi Sultra masih tahap pemeriksaan.

“Kalau BPBD Sultra informasi saya dapat baru SPDP belum tahap 1, masih tahap penyelidikan,” jawab singkat salah satu staf Penerangan Hukum Kejati Sultra. (*ade)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker