DAERAH

Teken Pinjaman Rp.388,8 Miliar, Pemprov Sultra Pacu Pembangunan RS Khusus Jantung dan Pembuluh Darah


Jakarta, OborSultra.com – Tidak saja mendukung program pembangunan pemerintah pusat, pinjaman senilai 388, 8 Miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan komitemen pemerintah provinsi (Pemprov) Sultra dalam akselerasi pembangunan infrastruktur layanan kesehatan masyarakat (Kesmas).

Hal itu disampaikan Kadis Kominfo Prov. Sultra, Ridwan Badallah dalam rilisnya, Kendari, Sultra, Kamis (29/10/2020).

Atas nama Pemrov Sultra, Kadis Kominfo membenarkan jika Gubernur Sultra, Ali Mazi telah melakukan penandatanganan perjanjian pinjaman daerah dengan Direktur Utama PT SMI di Kantor PT SMI pada tanggal 23 Oktober 2020 lalu.

“Benar, antara Pemprov Sultra dan PT SMI telah menandatangani perjanjian pinjaman daerah yang akan digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur layanan kesehatan masyarakat Sultra,” ucar Ridwan Badallah.

Baca juga: Gubernur Ali Mazi Tandatangani Perjanjian Pembiayaan Daerah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Wisata Kendari-Toronipa





Menurut Ridwan pinjaman senilai Rp.388,8 Miliar tersebut merupakan yang keenam antara Pemprov Sultra dan PT SMI.

“Niat baik ini tentu akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sultra ditengah pandemi Covid 19. Ini juga telah melalui tahapan proses yang sangat terukur dan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku,” tegas pria yang akrab dipanggil RB dikalangan media ini.

Untuk diketahui, pinjaman sebelumnya senilai Rp 799,2 Miliar untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur Ruas Jalan Kendari – Toronipa di Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Sesuai rencana, alokasi angggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan Rumah Sakit Khusus Jantung dan Pembuluh Darah, serta pendanaan untuk pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit. Terima kasih PT. SMI yang telah berkenan membantu kami dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima bagi masyarakat,” jelas Ridwan.

Senada dengan Ridwan Badallah, dalam rilisnya Dirut PT SMi Edwin Syahruzad menyampaikan bahwa dirinya telah melakukan penadatanganan perjanjian Pinjaman Daerah bersama Gubernur Sultra, Ali Mazi.

Baca juga: Ini Daftar Penerima Penghargaan Tokoh Inovatif dan Destinasi Potensial Terbaik Indonesia Tahun 2020

 

“Pinjaman sebesar Rp.388,8 Miliar untuk bantu mewujudkan percepatan program pembangunan infrastruktur kesehatan di Provinsi setempat,” terang Edwin.

Sebelumnya pada bulan Juli 2020, Pemprov Sulawesi Tenggara juga telah meminjam dana sebesar Rp.799,2 Miliar untuk keperluan pembiayaan pembangunan infrastruktur Ruas
Jalan Kendari – Toronipa di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Lebih lanjut Edwin Syahruzad mengatakan, ada beberapa prosedur verifikasi persetujuan pinjaman sebelum menyalurkan pinjaman PT SMI sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan kepada Pemprov Sultra.

“Beberapa syarat dalam perjanjian pembiayaan antara PT SMI, pemerintah daerah harus mengakomodir beberapa ketentuan, yakni transparansi rencana Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, keterbukaan informasi akan regulasi perencanaan dan/atau konstruksi dari Kementerian terkait, informasi kualifikasi calon konsultan/kontraktor, serta rencana mitigasi risiko atas dampak sosial dan/atau dampak lingkungan dari calon lokasi proyek infrastruktur yang direncanakan,” terang Edwin.

Dijelaskan juga olehnya, sejak Pinjaman Daerah diluncurkan PT SMI tahun 2015, prosesnya mengacu standar analisis sesuai dengan peraturan pinjaman Daerah dan protokol manajemen risiko. Protokol Manajemen Risiko (Risk Management Protocol – RMP) merupakan forum koordinasi bersama PT SMI dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

“Oleh karenanya, dalam pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah ini, prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan kehati- hatian merupakan norma standar dalam pelaksanaan analisis permohonan pinjaman PEN Daerah, selain koordinasi bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri,” tegas Edwin.

Dikatakan pula, pinjaman daerah merupakan bentuk dukungan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah melalui PT SMI, dengan adanya Pinjaman Daerah. Disamping itu, dengan adanya fasilitas ini, Pemda dapat mempercepat penyediaan kebutuhan infrastruktur dan memenuhi layanan publik.

“Dalam proses pemberian pinjaman, PT SMI selalu mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dengan berkoordinasi kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, PT SMI juga melakukan monitoring secara rutin atas realisasi pinjaman, agar pinjaman yang diberikan tepat sasaran,” tutupnya.(*)


Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Back to top button
Close