HUKUM

Tak Ada Efek Jera, Knalpot Brong Kembali Marak Di Kota Denpasar

"Himbauan dan sosialisasi ke bengkel-bengkel dinilai tidak efektif"


Denpasar, OborSultra | Meskipun Penegakan hukum buat pengguna motor knalpot brong semakin ketat di Indonesia, Polri bahkan belum lama ini menggencarkan razia serentak diseluruh wilayah Indonesia. Namun knalpot jenis ini kembali marak disejumlah Kota seperti yang terpantau oleh JaringPos.com di Kota Denpasar.

Knalpot brong, merupakan knalpot dengan bentuk yang dirombak, agar suaranya semakin nyaring. Karena ujung knalpotnya yang dibentuk seperti corong, tanpa silincer atau peredam suara. Membuat warga jadi terganggu, apalagi pengguna knalpot brong biasanya konvoi rame-rame. Yang membuat kesal, para pengguna knalpot brong ini dikabarkan menyumpal telinga mereka.


Seperti dikeluhkan oleh seorang warga Wayan Kholid, di kota Denpasar mengatakan bahwa penggunaan knalpot brong sulit diberantas, meski hukuman yang diberikan oleh penegak hukum sudah maksimal, mulai dari harus mendengar suara knalpot motornya sendiri, langsung dilakukan penindakan dengan mengempiskan knalpot brong dengan palu atau menyita motor dan meminta pelaku membawa knalpot standar dari rumah.

Baca Juga:

razia knalpot brong

Menurut Kholid, dari pengalamannya sebagai eks penggila kanalpot brong ini, kepatuhan akan terjadi sesaat, dan disaat petugas lengah dan tidak ada razia, penggunaan knalpot brong ini akan kembali marak.

“Ini kan biasanya komunitas, anggap seperti itu, jadi mereka ada perkumpulan yang anggotanya masih muda-muda. Tentu mereka ini cari perhatian saja, mungkin pendekatannya bisa dari sana,” ujar Kholid.

Ia pun menambahkan, bahwa himbauan dan sosialisasi ke bengkel-bengkel juga dinilainya tidak akan efektif.

“Mengganti kenalpot itu kan tidak susah, rata-rata pemotor bisa melakukannya sendiri, tidak perlu ke bengkel. Beli online dan pasang sendiri,” jelasnya. “Dan yang paling banyak digunakan anak-anak racing sekarang adalah produk impor,” tambahnya.

Kewenangan Polisi

Kewenangan Polisi dalam menindak pelanggaran penggunaan knalpot racing bersuara bising sudah sejalan dengan undang-undang.

Polisi berhak untuk menilang, kewenangan ini berdasarkan teknik penindakan pelanggaran lalu lintas terdapat dalam Vademikum Polisi Lalu lintas, Bab III. Secara umum, penindakan pelanggaran lalu lintas digolongkan menjadi dua, yaitu penindakan bergerak dan penindakan di tempat.

Penindakan bergerak (hunting) yaitu cara menindak pelanggar sambil melaksanakan patroli (bersifat insidentil). Sifat penindakan terhadap pelanggaran yang tertangkap tangan, sesuai Pasal 111 UU No. 8/1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), petugas tidak perlu dilengkapi Surat Perintah Tugas.

Lain hal dengan penindakan di tempat (stationer), cara memeriksa kendaraan bermotor dengan posisi statis atau diam. Razia ini wajib dilengkapi Surat Perintah atau sudah direncanakan.

Perlu dipahami bahwa razia atau penindakan di tempat (secara serentak oleh sejumlah aparat kepolisian). Ini berbeda konteks dengan penindakan bergerak atau yang bersifat insidentil dan menyasar pelaku “tertangkap tangan”.

Tertangkap tangan yang dimaksud bisa terjadi setiap saat. Khususnya, apabila polisi melihat adanya dugaan pelanggaran hukum. Misalnya, dugaan pelanggaran hukum pidana sesuai KUHAP, atau pelanggaran terhadap UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Knalpot racing dianggap bukan komponen standar pabrikan motor, sehingga dianggap bisa menyebabkan bahaya di jalan terutama terkait keselamatan. Dasar hukumnya, knalpot racing patut dilarang ada di Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Disebutkan dalam Pasal 285 Ayat 1, Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Ambang Batas Kebisingan

Aturan suara knalpot tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 tahun 2019 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan bermotor yang sedang diproduksi.

Dalam peraturan tersebut, dituliskan bahwa Untuk motor berkubikasi 80 cc – 175 cc, maksimal bising 80 dB dan di atas 175 cc maksimal bising 83 dB.(*ade)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker