DAERAH

6 Gubernur Sulawesi Sepakat Pulangkan TKA Di Wilayah Masing-masing


Kendari, OborSultra.com – Sejumlah Kepala Daerah di Sulawesi menyepakati dilakukannya Lockdown terbatas untuk mencegah makin merebaknya Covid-19. Namun kebijakan Lockdown ini tidak mengarah pada karantina wilayah, namun melakukan isolasi terbatas. “Lockdown” ala SULAWESI ini untuk memutus peredaran orang pada waktu tertentu setiap hari.

Kesepakatan isolasi terbatas di empat provinsi tercapai dalam Temu Wicara Gubernur Se-Sulawesi, Senin (30/3/2020).

Temu wicara dipandu Sekretaris Jenderal Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) Prof Dr Aminuddin Ilmar dari Makassar.

“Jadi yang disepakati adalah isolasi terbatas untuk peredaran orang bukan untuk barang dan jasa. Waktunya mulai pukul 18.00 sore sampai pukul 06.00 pagi,” ujar Prof Ilmar usai temu wicara via online tersebut.

Enam gubernur didampingi oleh kepala kepolisian daerah (kapolda) masing-masing. Para kapolda berjanji menindaklanjuti kebijakan lockdown ini agar benar-benar dijalankan. Dari 6 Kesepakatan tersebut satu diantaranya memulangkan semua warga negara asing yang ada di wilayah masing-masing.





Baca juga: Waktunya Melawan Virus Corona (Covid-19) Dengan Berpikir Positif

“Sesuai arahan presiden bahwa karantina wilayah diserahkan kepada wilayah masing-masing untuk menentukan. Berdasarkan hal itu, dilakukan temu wicara dengan gubernur, kapolda, dandim, dan pangdam se-Sulawesi,” jelas Prof Ilmar.

Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey yang juga Ketua BKPRS mengatakan, isolasi wilayah sangat penting untuk menyelamatkan warga masing-masing Covid-19.

“Dua kasus positif corona di Sulawesi Utara itu datang dari luar Sulawesi Utara. Itulah kita lakukan upaya pembatasan manusia ke Sulawesi Utara. Selama tiga pekan setelah kasus pertama,” jelas Olly.

Hanya saja, dia menegaskan bahwa yang perlu dibatasi hanya pergerakan manusia, bukan barang dan jasa. Sebab, kebutuhan bahan pokok di Sulut masih sangat tergantung pada daerah lain, terutama dari Sulsel.

Sebagai Ketua BKPRS, Olly juga berjanji akan segera bersurat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertanyakan alokasi anggaran untuk Sulawesi dalam APBN-P untuk penanganan Covid-19.

“Kita di Sulawesi harus bahu membahu menghadapi Covid-19. Kami sudah melakukan pengawasan (ODP) pada sekitar 2000-an orang, PDD 15 orang, dan positif 3,” ujar Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi.

Baca juga: DPRD Sultra Desak Gubernur Segera Lockdown Wilayah, Danrem atau Kapolda Pimpin GT Covid-19

Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Longko Djanggola, mengaku sudah meminta “lockdown” diberlakukan sejak tanggal 24 Maret lalu.

“Tangga 24 Maret saya bersurat ke gubernur di Sulawesi tentang perlunya pembatasan lintasan perbatasan dan alhamdulillah sudah disetujui semua. Tadinya saya usulkan pembatasan itu hingga jam 10 malam, tapi Gubernur Gorontalo minta dimulai dari jam 6 sampai 18 sore,” kata Longki.

Hingga Senin sore kemarin, sudah 59 orang dari sekitar 20 juta warga Sulawesi dinyatakan positif corona. Sebagian besar memang ada di Makassar, 50 dari sekitar 8,8 juta warga Sulsel.

Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Sulawesi Tenggara (Sultra) masing-masing tiga dari sekitar 6 juta jiwa warga di dua provinsi ini.

Baca juga: Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Butur Lakukan Penyemprotan Disinfektan

Sulut yang berpenduduk sekitar 2,6 juta jiwa kini memiliki dua positif corona, dan di Sulbar satu positif corona dari sekitar 1,2 juta jiwa penduduk.

Gorontalo yang berpenduduk 1,19 juta jiwa masih aman, alias nol kasus.

Kepada para gubernur dan forkopimda se-Sulawesi, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (NA), mengakui bahwa Sulsel salah satu daerah terjangkit corona yang tertinggi di luar Jawa.

Akan tetapi, NA menjamin warga Sulsel akan lebih aman dari Covid-19 ke depan.

“Memang ini terjadi bahwa 82 % dari bawaan. Kita sudah punya dua lab, di RS Wahidin dan Unhas. Inilah yang membuat kita semakin aman karena kita bisa lebih cepat melakukan intervensi kepada yang terdeteksi positif. Kedua, kita bisa lebih cepat mengisolir yang PDP,” jelas NA.

NA menilai, memang terjadi lonjakan kasus Corona di Sulsel dalam sepekan terakhir.

“Tapi belum tentu sekian banyak yang dinyatakan positif itu negatif. Kita sudah tahu sumber penularan itu. Makassar ini sumbernya. Makanya kita lakukan isolasi wilayah. Temna-teman di kabupaten/kota juga benar-benar memperketat pemeriksaan bagi pendatang mulai dari RT-RW, desa/lurah, kecamatan, hingga kabupaten/kota,” jelas NA.

Menurut NA, salah satu yang menyebabkan naiknya PDP (pasien dalam pemantauan) di Sulsel karena stres oleh pemberitaan yang berlebihan.

“Padahal kita seharusnya memberi ketenangan ke masyarakat kita, bukan menebar ketakutan,” ujar NA.

Rerata gubernur se-Sulawesi mengkhawatirkan adanya perlintasan manusia di perbatasan masing-masing.

Baca juga: Stok Darah di Kantor PMI Kendari Kosong

Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, mewanti-wanti betul agar kesepakatan “lockdown ala Sulawesi” itu benar-benar diterapkan.

“Alhamdulillah, Gorontalo masih hijau, masih sangat aman, tapi kami akan waspada terus. Makanya saya sangat sepakat mempertegas perbatasan. Apalagi semua gubernur bilang, yang membawa virus ini dari luar daerah semua,” kata Rusli.

Dia berharap perlintasan perbatasan benar-benar diperketat. “Kami sudah dengar ada jutaan warga Gorontalo di luar Gorontalo yang mau pulang kampung. Kami harapkan mereka tidak mudik dulu dan meminta kerja sama gubernur se-Sulawesi agar tidak ada mudik dulu sebelum situasi terkendali,” jelas Rusli.

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menjamin pangan dan logistik warga Sulbar aman hingga 4 bulan ke depan.

“Koordinasi terkait pergeseran orang-orang dan barang perlu ditingkatkan agar tidak meninbulkan keresahan baru. Alhamdulillah, pangan Sulbar aman hingga 4 bulan ke depan. Melalui BKPRS ini diharapkan ada pemahaman untuk karantina wilayah,” kata Ali Baal.

Berikut 6 poin kesepakatan 6 Gubernur di Sulawesi:

  1. Mengisolasi peredaran orang di wilayah masing-masing mulai pukul 18.00 sore sampai pukul 06.00 pagi

  2. Yang dibatasi hanya peredaran orang, bukan barang dan jasa

  3. Meminta kejelasan alokasi anggaran dari presiden dalam APBN-P untuk Covid-19

  4. Melarang mudik warga masing-masing yang ada di luar provinsi masing-masing

  5. Memulangkan semua warga negara asing yang ada di wilayah masing-masing

  6. Membatasi kepergian pegawai masing-masing ke luar daerah, terutama ke Jakarta.(**)


Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Back to top button
Close